TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Rusia di Mesir mengecam kemunafikan Perdana Menteri Israel Yair Lapid karena menyerang Gaza sambil mengutuk dugaan kejahatan Moskow di Ukraina. Rusia menekankan bahwa Lapid mengabaikan kehidupan orang Palestina.

“Bandingkan kebohongan Yair Lapid mengenai Ukraina pada April, di mana ia mencoba menyalahkan dan (menempatkan) tanggung jawab pada Rusia setelah kematian orang-orang di Bucha, yang dibunuh dengan cara biadab oleh Nazi Ukraina. Namun pada bulan Agustus, Israel menyerukan untuk menyerang dan membom wilayah Palestina di Jalur Gaza," cuit Kedutaan Besar Rusia di Mesir melalui akun Twitter. "Bukankah itu standar ganda dan sama sekali mengabaikan kehidupan orang Palestina?" ujar Kedubes Rusia.

Tweet itu menyertakan tangkapan layar dari cuitan Lapid sebelumnya. Ia menulis, "Tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh dalam menghadapi gambar-gambar mengerikan dari kota Bucha dekat Kyiv dari setelah Tentara Rusia pergi. Sengaja merugikan penduduk sipil adalah kejahatan perang dan saya sangat mengutuknya."

Tweet Lapid muncul sebagai tanggapan atas laporan bahwa Angkatan Darat Rusia dengan sengaja membunuh lebih dari 1.300 warga sipil selama invasi ke Bucha. Rusia membantah klaim tersebut.

Selama serangan tiga hari Israel di Gaza yang diluncurkan pada hari Jumat, 47 warga Palestina tewas, termasuk 15 anak-anak, dan 365 lainnya terluka.

Rusia telah mengecam serangan Israel ke Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyerukan pihak-pihak dalam konflik Israel-Palestina untuk kembali ke gencatan senjata.

"Moskow sangat prihatin dengan babak baru kekerasan bersenjata di zona konflik Israel-Palestina," bunyi pernyataan itu. "Kami menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri secara maksimal, mencegah eskalasi kegiatan militer dan segera kembali ke gencatan senjata yang berkelanjutan," ujar Zakharova pada Sabtu lalu.

Ia menambahkan, Rusia mendukung upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif dan jangka panjang untuk konflik Israel - Palestina berdasarkan prinsip dua negara. “Kami sekali lagi menunjukkan bahwa hanya mungkin mengakhiri siklus kekerasan melalui proses negosiasi yang mengarah pada implementasi hak sah rakyat Palestina untuk menciptakan negara merdeka dalam perbatasan 1967,” ujar Zakharova.

Baca: Kemlu: Kehadiran Zelensky dan Putin di KTT G20 Peluang Damai Konflik Ukraina

MIDDLE EAST MONITOR | TASS