TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menilai invasi Rusia ke Ukraina disebabkan tidak berkutiknya arsitektur keamanan internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Institusi yang dibangun sejak 1945 itu, menurut Ramos Horta , gagal menghasilkan resolusi karena anggotanya seperti Rusia atau Amerika Serikat, terlibat dalam konflik.

"Ini adalah episode tragis dari kegagalan arsitektur keamanan kita sejak Perang Dunia Kedua, keamanan internasional," kata Ramos Horta saat pidato perdamaian di UIN Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.

"Dewan Keamanan PBB gagal terus menerus. Kegagalannya tidak hanya sekarang di Ukraina, tidak hanya di Suriah, tidak hanya di Yaman, ada juga beberapa peristiwa lama yang terlupakan seperti di Kamboja," ujar sang peraih nobel perdamaian menambahkan.

Dewan Keamanan PBB membawa pengaruh yang signifikan dalam badan global itu. Melalui veto, dewan dapat menyetujui anggota baru dan perubahan pada piagam PBB. Selain itu dewan dapat menyetujui misi penjaga perdamaian, menghentikan aksi militer, serta memberlakukan sanksi.

Dewan tersebut memiliki lima anggota tetap, yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Aturannya memungkinkan setiap anggota secara sepihak untuk memblokir adopsi resolusi apa pun, yang kadang-kadang menyebabkan perselisihan di antara anggota. Contohnya soal invasi Rusia ke Ukraina.

Ramos Horta tidak menyalahkan sistem atas agresi di seluruh penjuru dunia. Menurutnya Dewan Keamanan bisa menjadi desain terbaik untuk mengupayakan perdamaian bahkan mencegah konflik jika para aktornya mau berunding.

Belum lama ini, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid mengatakan, kekecewaan dalam badan multilateralisme adalah tantangan yang terus dia hadapi. Shahid mengakui reformasi PBB itu tidak berjalan dengan mulus.

Kesepakatan luas tentang perlunya mereformasi PBB agar tetap relevan, disebut memang selalu ada. Sebab, tantangan yang dihadapi dunia menjadi semakin kompleks dan saling terkait.

"PBB harus terus berkembang untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Tapi reformasi berjalan lambat. Misalnya diskusi seputar reformasi Dewan Keamanan telah berlangsung selama beberapa dekade," kata Shahid saat diwawancara oleh Majalah Tempo, seperti dikutip dari edisi Sabtu, 28 Mei 2022.

Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Moskow mengatakan apa yang dilakukannya sebagai sebuah operasi militer untuk denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina.

Sudah 5 bulan perang berlangsung, Rusia masih menggempur negara tetangganya itu. Negara-negara Barat mengecam Kremlin dengan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Ukraina.

Puluhan ribu orang tewas selama perang dan jutaan jiwa Ukraina pindah ke luar negeri untuk mengungsi. Barat menganggap Rusia genosida di Ukraina. Moskow berulang kali membantah menargetkan warga sipil.

Pertempuran Rusia dan Ukraina kini fokus di wilayah timur Donbas. Rusia telah mengklaim kuasa penuh atas provinsi Luhansk.

Baca: Jokowi Janji Bantu Jose Ramos-Horta Membangun Timor Leste

DANIEL AHMAD