TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat memasukkan Vietnam, Kamboja, Brunei dan Makau ke dalam daftar hitam perdagangan manusia. Sebelumnya AS juga memasukkan Malaysia dan Belarus dalam daftar hitam.

Dalam laporan tahunan, AS menempatkan pula Bulgaria, satu-satunya negara Barat, dalam daftar pantauan. AS khawatir Bulgaria tidak menganggap serius perdagangan manusia. "Jika melihat laporan itu, terlihat gambaran kemajuan yang beragam," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Selasa, 19 Juli 2022.

Blinken mengatakan bahwa korupsi adalah alat utama dari para pelaku perdagangan manusia. Mereka menyuap pemerintah terkait untuk memuliskan bisnis mereka. "Saat kami menangani isu-isu seperti iklim dan korupsi, kami juga harus mengatasi bagaimana bersinggungan dengan perdagangan manusia," katanya.

Laporan perdagangan manusia yang diterbitkan secara tahunan oleh Departemen Luar Negeri AS, sering menuai protes. Negara-negara yang menjadi sekutu dekat AS, sering kali masuk dalam daftar hitam.

Negara-negara yang dimasukkan dalam daftar hitam dikenakan sanksi. Namun negara-negara yang rutin melakukan perbaikan, tidak diganjar sanksi.

Kari Johnstone, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang bertanggung jawab untuk memerangi perdagangan manusia, mengatakan bahwa beberapa pemerintah Asia diturunkan peringkatnya. Sebelumnya negara-negara Asia itu berada dalam daftar pantauan dan tidak menunjukkan kemajuan. "Sayangnya, ada sejumlah negara di kawasan Asia yang tidak melakukan upaya peningkatan," katanya kepada wartawan.

Vietnam, yang memiliki hubungan yang hangat dengan Washington diturunkan ke peringkat 3. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa penuntutan dibatalkan pada 2021.

Dalam laporannya, AS menyatakan Vietnam tak mengambil tindakan terhadap seorang diplomat dan anggota staf kedutaan yang ditempatkan di Arab Saudi. Mereka dituduh terlibat dalam perdagangan beberapa warga negara Vietnam.

Di Kamboja, Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa korupsi endemik telah menghambat upaya untuk membantu ribuan orang termasuk anak-anak yang diperdagangkan di tempat hiburan, pembakaran batu bata dan operasi penipuan online.

"Pihak berwenang sering mengabaikan, menyangkal atau meremehkan pelanggaran tenaga kerja, termasuk pekerja anak, di pabrik dan tempat pembakaran batu bata. Pihak berwenang juga berkolusi dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan dan mengembalikan pekerja kontrak yang berusaha melarikan diri," kata laporan itu.

Di Macao, yang merupakan kota semi otonomi di China, pihak berwenang dinilai tidak memberikan layanan kepada satu pun korban perdagangan manusia selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan di Bulgaria, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pihak berwenang hanya memproses sedikit pelaku perdagangan manusia.

Baca: Amerika Serikat Tuding Rusia Rekrut Tentara Anak-Anak dan Terlibat Perdagangan Manusia

CHANNEL NEWS ASIA