TEMPO.CO, Jakarta -China meminta Dewan Keamanan PBB melarang impor senjata api kecil ke Haiti. Sumber mengatakan, Beijing menyarankan PBB juga memberi sanksi kepada para pemimpin geng dan mengirim pasukan polisi regional ke negara Karibia itu.

Usulan itu muncul saat anggota Dewan mempertimbangkan untuk memperbarui misi politik PBB ke Haiti yang akan berakhir pada Jumat malam, 15 Juli 2022 seperti dilansir France24.

Hal ini disebabkan meningkatnya konflik antar geng mematikan di Haiti. Akibatnya, warga mengalami kekurangan bahan bakar dan harga pangan naik.

Sumber diplomatik China mengatakan bahwa PBB harus mendorong otoritas politik di Haiti untuk bertindak, dan menempatkan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan itu dengan sanksi hukum.

Menurut draf teks yang dilihat oleh wartawan, sanksi individu itu akan mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset.

"Situasi di Haiti tidak bisa lebih buruk. Saat kami melakukan negosiasi di sini, kekerasan geng meningkat di Port-au-Prince," kata juru bicara misi China untuk PBB seperti dikutip France 24.

"Embargo senjata terhadap geng kriminal adalah tindakan minimum yang harus dilakukan Dewan dalam menanggapi situasi yang mengerikan ini," tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Amerika Serikat mengatakan tidak menentang gagasan China, tetapi sanksi itu harus tepat.

AS menyatakan, tidak masuk akal untuk menerapkan embargo senjata tanpa komite sanksi atau sekelompok ahli PBB untuk mengawasinya. AS juga menambahkan bahwa informasi lebih lanjut tentang sanksi yang diusulkan terhadap individu diperlukan untuk membahas gagasan tersebut.

Setidaknya 89 orang telah tewas di Port-au-Prince saja selama pekan ini. Kekerasan geng sudah berlangsung selama berhari-hari. Badan-badan bantuan mengatakan wilayah itu berbahaya untuk diakses.

Kemiskinan yang menghancurkan dan kekerasan yang meluas menyebabkan banyak warga Haiti melarikan diri ke Republik Dominika, yang berbatasan dengan negara itu, atau ke Amerika Serikat.

Dewan Keamanan sedang memperdebatkan apakah akan memperpanjang misi politik khusus PBB ke Haiti atau BINUH, hingga 2023. Pemungutan suara awalnya dijadwalkan pada Rabu lalu. Namun, dengan anggota Dewan memperdebatkan proposal China, voting dapat didorong kembali ke hari ini.

China ditengarai telah mengambil peran yang semakin menonjol dalam isu-isu yang berkaitan dengan Haiti di PBB dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena Port-au-Prince telah mengakui Taiwan.

Baca juga: Perang Geng Haiti Kian Mengerikan, Hampir 90 Orang Tewas dalam Sepekan

SUMBER: FRANCE 24