TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin meneken surat keputusan yang menyederhanakan prosedur bagi seluruh warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rusia. Sebelumnya, hanya penduduk wilayah yang memisahkan diri di Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) di Ukraina timur, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia, yang memenuhi syarat untuk kemudahan prosedur.

“Menyatakan bahwa warga negara Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (RRD) atau Republik Rakyat Luhansk (RRL), dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara permanen di RRD, RRL, atau Ukraina, berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Federasi Rusia lewat prosedur yang disederhanakan, sesuai dengan hukum tentang kewarganegaraan Federasi Rusia,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani Putin seperti dilansir Al Jazeera Selasa 12 Juli 2022.

Di dekrit terbarunya, Putin menyatakan bahwa dinas angkatan bersenjata atau penegakan hukum di Donbass tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia. "Layanan militer, dinas di keamanan nasional atau lembaga penegak hukum RRL dan RRD tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk menolak kewarganegaraan Rusia," katanya.

Di bawah undang-undang Rusia, prosedur yang disederhanakan memungkinkan individu mengajukan kewarganegaraan Rusia tanpa memenuhi sejumlah prasyarat, seperti tinggal di Rusia selama lima tahun, memiliki sumber pendapatan, dan menjalani ujian bahasa Rusia. Prosedur yang disederhanakan telah diperkenalkan untuk warga RRL dan RRD melalui keputusan Putin pada tahun 2019. Kala itu, Luhansk dan Donetsk masih menjadi bagian dari Ukraina. Rusia telah mengakui kemerdekaan dua wilayah itu sesaat sebelum melancarkan agresi di Ukraina.

Antara 2019 – ketika prosedur ini pertama kali diperkenalkan untuk penduduk Donetsk dan Luhansk – dan tahun ini, lebih dari 720.000 penduduk daerah yang dikuasai pemberontak di dua wilayah tersebut – sekitar 18 persen dari populasi – telah menerima paspor Rusia.

Pada akhir Mei tahun ini, tiga bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, prosedur jalur cepat juga ditawarkan kepada penduduk wilayah Zaporizhia dan Kherson. Sebulan yang lalu, paspor Rusia pertama dilaporkan dibagikan di sana.

Ukraina mengutuk keputusan Putin itu sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina. "Keputusan tersebut merupakan pelanggaran lain terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, tidak sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional," kata kementerian luar negeri.

“Ukraina tidak membutuhkan kewarganegaraan Putin dan upaya untuk memaksakannya dengan paksa pasti akan gagal,” kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba. Kuleba menyebut dekrit hari Senin itu "tidak berharga" dan bukti "nafsu agresif Putin".

Baca juga: Putin Dikabarkan Tak Senang Kekasihnya Alina Kabaeva Hamil Anak Kelima

SUMBER: AL JAZEERA