TEMPO.CO, Jakarta -Pembicaraan untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dengan negara-negara adidaya dunia, menemui jalan buntu. Ini menyusul laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pekan ini yang menyebut Iran mempercepat program nuklirnya jauh melampaui batas kesepakatan.

Seperti dilansir Reuters Selasa, ketegangan meningkat ketika Kementerian Luar Negeri Iran mengkritik tajam laporan triwulan IAEA yang dirilis pada Senin tentang program nuklir Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menegur temuan laporan itu yang menyebutkan bahwa persediaan pengayaan uranium Iran telah meningkat 18 kali lipat sejak tercapainya perjanjian nuklir pada 2015.

“Laporan itu tidak mencerminkan realitas pembicaraan antara Iran dan IAEA. Laporan itu juga tidak adil dan tidak berimbang,” kata Khatibzadeh.

IAEA mengatakan Iran masih gagal untuk menjelaskan jejak partikel uranium yang ditemukan oleh inspektur IAEA di bekas lokasi yang tidak diumumkan di negara itu. Masalah ini telah sejak lama menjadi sumber ketidaksepakatan antara Iran dan IAEA, meski ada desakan untuk mencapai penyelesaian pada Juni ini.

Kurangnya kemajuan dapat menimbulkan bentrokan diplomatik baru dengan Barat ketika Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional yang beranggotakan 35 negara bertemu pekan depan.

Jika kekuatan Barat mencari resolusi yang mengkritik Teheran, hal ini bisa memberikan pukulan lebih lanjut terhadap upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Kendati demikian, negara-negara Barat sampai sekarang berulang kali menghindari memperingatkan Iran, karena khawatir dapat membahayakan pembicaraan nuklir.

"Kami meminta Iran untuk segera menanggapi pertanyaan dan kebutuhan IAEA berdasarkan perjanjian pengamanannya," ujar wakil juru bicara kementerian luar negeri Prancis, Francois Delmas, kepada wartawan.

Berbicara pada wartawan, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan telah menyampaikan keprihatinan Iran tentang kebuntuan yang menghantui perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Ini terkait perjanjian nuklir tahun 2015 itu pada Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Hal itu menurut Amirabdollahian disampaikan melalui pihak ketiga, ketika mereka berada di Munich pada awal tahun ini.

Iran telah berulangkali menuntut jaminan bahwa tidak ada lagi presiden di masa depan yang dapat secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir itu. Sebagaimana yang dilakukan mantan presiden Donald Trump pada 2018.

Namun, Gedung Putih mengatakan tidak dapat membuat komitmen seperti itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price pada Selasa (31/5) mengatakan mendukung laporan IAEA, dan bahwa “kami percaya kekhawatiran IAEA atas nuklir Iran harus diselesaikan dengan cepat.”

Baca juga: Teheran Mulai Proyek Bahan Bakar Logam Uranium, Perjanjian Nuklir Iran Terancam

SUMBER: NBC NEWS | REUTERS