TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Kamis, 12 Mei 2022, memberikan sejumlah pengesahan bagi masuknya investasi asing ke beberapa area di utara Suriah atau area yang tidak dikendalikan Pemerintah Suriah. Washington menyebut ini adalah sebuah strategi yang dirancang untuk mengalahkan ISIS dengan cara menciptakan stabilitas ekonomi.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyetujui aktivitas di 12 sektor, di antaranya pertanian, konstruksi dan keuangan. Namun saat yang sama juga menjelaskan bahwa tidak boleh ada transaksi yang dilakukan dengan Pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assadd atau antek-anteknya, yang dalam daftar sanksi Amerika Serikat selama 11 tahun.

Jerman Adili Kejahatan Perang Suriah

Keputusan Amerika Serikat tersebut dilakukan di tengah invasi Rusia ke Ukraina dan tantangan dari Cina. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagian besar memfokuskan kebijakannya di Suriah untuk memastikan kelompok radikal ISIS (Islamic State) tidak bangkit lagi dan bantuan bagi masyarakat Suriah tersalurkan.

Sebelumnya pada Kamis, 12 Mei 2022, Amerika Serikat memperluas kebijakannya, yang disebut oleh para pejabat Amerika Serikat sebagai upaya mempromosikan kesempatan ekonomi dengan lebih baik kepada masyarakat, yang tidak terkena sanksi Amerika Serikat dan tinggal area rentan pemberontakan ISIS.

Otoritas Amerika Serikat menolak jika hal yang mereka lakukan dianggap untuk membantu sejumlah sekutu Amerika Serikat yang ingin mengembalikan kejayaan Presiden Assad. Sebab Washington belum punya niat untuk mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada Assad.

“Investasi di sektor swasta pada area-area ini akan membantu mengurangi kemungkinan pemberontakan ISIS caranya dengan memberantas keputus-asaan sehingga mereka tidak bisa direkrut oleh kelompok-kelompok teroris dan mendukung jarigan mereka,” kata seorang pejabat senior di Pemerintah Amerika Serikat.

Sumber tersebut juga meyakinkan, ada ketertarikan dari perusahaan-perusahaan swasta, termasuk mereka yang bekerja sama dengan negara-negara tetangga Suriah. Namun nama-nama perusahaan tersebut tidak dipublikasi.

Izin yang diterbitkan oleh Amerika Serikat itu, juga membolehkan pembelian produk-produk minyak seperti bensin di wilayah utara Suriah, kecuali transaksi – transaksi yang melibatkan Pemerintah Suriah atau mereka yang ada dalam daftar blacklist Amerika Serikat.

Sumber: Reuters

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Likupang Bakal Tarik Investasi Rp 5 Triliun hingga 2040

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.