TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris mengusulkan perubahan undang-undang yang akan melarang layanan kesehatannya membeli pasokan medis yang dibuat di wilayah Xinjiang akibat perlakuan Pemerintah Cina terhadap warga Muslim Uighur.

Kelompok hak asasi dan anggota parlemen menuduh Cina melakukan pelanggaran HAM besar-besaran terhadap Uyghur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp interniran.

Cina mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan. Mereka menyangkal adanya pelecehan, dengan mengatakan tindakan itu untuk memerangi ekstremisme agama.

Pemerintah Inggris telah mengajukan amandemen RUU Perawatan Kesehatan dan Sosial untuk memberantas penggunaan barang dan jasa di Layanan Kesehatan Nasional (NHS) yang "tercemar oleh perbudakan dan perdagangan manusia".

Amandemen tersebut tidak menyebutkan Xinjiang secara khusus tetapi akan membantu memastikan NHS tidak membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh atau melibatkan segala jenis tenaga kerja budak.

Ini berarti peraturan dapat dibuat dengan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil NHS untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan pemasok individu, dan dasar yang harus dikeluarkan dari proses tender.

“Saya ingin ini menjadi titik balik dalam misi Inggris untuk memberantas perbudakan dan perdagangan manusia dalam rantai pasokan di seluruh dunia. Sebagai penyedia publik terbesar di negara ini, NHS ditempatkan dengan baik untuk mempelopori pekerjaan ini," kata menteri kesehatan Sajid Javid, Jumat, 22 April 2022.

Amandemen pemerintah Inggris mengikuti amandemen serupa yang diusulkan oleh anggota parlemen di majelis tinggi parlemen. Majelis rendah akan mempertimbangkan amandemen mulai Senin.

Reuters

Baca juga Cina Batasi Muslim Uyghur yang Boleh Puasa di Bulan Ramadan