TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan Australia mengawasi panggilan telepon para pemimpin politik di Timor-Leste pada 2000, kembali mencuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Banding Administratif (ATT) oleh senator independen Rex Patrick, Rabu lalu, 9 Februari 2022.

Australia juga diduga menyadap kantor Kabinet negara tetangganya itu pada 2004 sebelum negosiasi penting mengenai cadangan minyak dan gas yang menguntungkan.

Dokumen tersebut termasuk tuduhan bahwa menteri luar negeri saat itu Alexander Downer mengatakan kepada staf Partai Buruh pada tahun 2000 bahwa Timor-Leste adalah "buku terbuka" untuk Australia.

Ada juga klaim oleh presiden pertama Timor-Leste, Xanana Gusmao, bahwa seorang diplomat senior PBB memperingatkan dia tentang mata-mata Australia.

Pemerintah Australia selalu menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal apakah penyadapan itu terjadi.

Namun mantan mata-mata Australia yang dijuluki Witness K telah dijatuhi hukuman percobaan tiga bulan karena berkonspirasi untuk mengungkapkan informasi rahasia tentang dugaan operasi mata-mata selama negosiasi perjanjian minyak dan gas antara Australia dan Timor Leste dalam sidang Juni 2021.

Saksi K dan pengacaranya Bernard Collaery didakwa pada 2018, lima tahun setelah penggerebekan di rumah mereka di Canberra atas kasus tersebut.

Collaery telah memilih untuk melawan tuduhan konspirasi di pengadilan, tetapi Saksi K mengaku bersalah atas tuduhannya.

Senator Patrick mengajukan gugatan untuk mengakses dokumen kabinet yang menguraikan pendekatan Australia terhadap negosiasi dengan para pemimpin Timor-Leste sementara negara yang baru lahir itu membuat transisi menuju kemerdekaan penuh.

Dokumen-dokumen itu termasuk pernyataan sumpah dari Gusmao dan satu lagi dari Philip Dorling, seorang akademisi yang juga bekerja sebagai jurnalis, pejabat urusan luar negeri, dan penasihat politik.

Dalam dokumen itu terungkap rincian baru tentang bagaimana Australia memata-matai salah satu tetangga termiskinnya dalam negosiasi ladang minyak dan gas di Laut Timor yang bernilai sekitar $40 miliar.

Dr Dorling saat ini bekerja sebagai penasihat Senator Patrick, tetapi pernyataan tertulisnya menceritakan peristiwa dari tahun 2000, ketika ia bekerja untuk mantan menteri luar negeri bayangan Laurie Brereton.

Pada 10 Agustus tahun itu, Dr Dorling dan Brereton bertemu dengan beberapa politisi Timor, termasuk Jose Ramos-Horta dan Joao Carrascalao.

Pernyataan tertulis Dr Dorling mengatakan kedua pria itu "secara pribadi menyatakan keprihatinan bahwa mereka percaya pemerintah Australia terlibat dalam pengawasan elektronik ekstensif yang ditujukan terhadap para pemimpin Timor Leste".

ABC.NET.AU