TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan internasional telah tewas sejak Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus lalu. Hal itu terungkap dalam laporan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa lebih dari dua pertiga korban diduga dibunuh di luar proses hukum oleh Taliban atau afiliasinya. Fakta ini terungkap dalam laporan yang diterbitkan hari Minggu lalu untuk Dewan Keamanan PBB

“Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota Pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAM (Misi Bantuan PBB di Afghanistan) terus menerima laporan tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya terhadap mantan anggota pemerintah dan koalisi," kata laporan itu.

Misi PBB mendokumentasikan 44 kasus penangkapan sementara, pemukulan dan ancaman intimidasi. Sebanyak 42 kasus di antaranya dilakukan oleh Taliban.

PBB juga menerima tuduhan kredibel atas pembunuhan di luar proses hukum terhadap setidaknya 50 orang yang diduga berafiliasi dengan ISIL-KP, afiliasi ISIL yang beroperasi di Afghanistan.

Delapan aktivis masyarakat sipil terbunuh, termasuk tiga oleh Taliban dan tiga oleh ISKP yang berafiliasi dengan ISIL (ISIL-KP atau ISIS-K). Sebanyak 10 orang menjadi sasaran penangkapan sementara, pemukulan dan ancaman oleh Taliban. Dua wartawan juga tewas, satu oleh ISKP, dan dua orang terluka oleh orang bersenjata tak dikenal.

Taliban awalnya menjanjikan amnesti umum bagi mereka yang terkait dengan mantan pemerintah dan pasukan internasional. Taliban juga menjanjikan toleransi dan inklusivitas terhadap perempuan dan etnis minoritas.

Namun kelompok tersebut telah memperbarui pembatasan pada perempuan dan menunjuk pemerintahan yang seluruhnya adalah laki-laki. Hal ini menuai kritik oleh komunitas internasional.

Guterres mengatakan para pembela hak asasi manusia dan pekerja media juga terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan.

“Situasi di Afghanistan tetap genting dan tidak pasti enam bulan setelah pengambilalihan Taliban karena berbagai guncangan politik, sosial-ekonomi dan kemanusiaan bergema di seluruh negeri,” ujar Guterres.

PBB memperkirakan 22,8 juta orang berada dalam tingkat kerawanan pangan pada Maret 2022. Setengah dari semua anak balita menghadapi kekurangan gizi akut.

Baca: Taliban Sebar Poster Soal Burqa, Ramai Diprotes Perempuan Afghanistan

AL JAZEERA