TEMPO.CO, Jakarta - Taliban pada Ahad mengumumkan telah membubarkan dua komisi pemilihan umum Afghanistan, termasuk dua kementerian, yakni Kementerian untuk Perdamaian dan Kementerian Urusan Parlemen.

Bilal Karimi, wakil juru bicara pemerintah Afghanistan yang dikelola Taliban, mengatakan pada Sabtu dua komisi pemilihan yang dibubarkan adalah Komisi Pemilihan Independen dan Komisi Pengaduan Pemilihan telah dibubarkan.

"Komisi-komisi ini tidak perlu ada dan beroperasi," kata juru bicara Bilal Karimi, Sabtu, dikutip dari Al Jazeera, 27 Desember 2021.

Kedua komisi pemilihan itu diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan di Afghanistan, termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan dewan provinsi, menurut Saudi Gazette.

"Jika kami merasa perlu, Imarah Islam akan menghidupkan kembali komisi ini," kata Karimi.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus ketika pemerintah Afghanistan yang didukung Barat jatuh pada tahap akhir penarikan militer yang kacau oleh Amerika Serikat.

Aurangzeb, pemimpin panel komisi sebelum Taliban mengambil alih, mengatakan keputusan Taliban tergesa-gesa dan membubarkan komisi akan memiliki konsekuensi besar. "Jika struktur ini tidak ada, saya yakin 100 persen masalah Afghanistan tidak pernah terpecahkan karena tidak ada pemilihan umum.

Halim Fidai, seorang politisi senior di rezim sebelumnya, mengatakan keputusan untuk membubarkan komisi pemilihan menunjukkan bahwa Taliban tidak percaya pada demokrasi.

Sebelum pengambilalihan Taliban, beberapa pejabat komisi pemilihan dibunuh oleh kelompok bersenjata.

Sebelumnya Taliban telah menutup mantan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan menggantinya dengan Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.

Kementerian itu pernah dipakai Taliban selama berkuasa pada 1990-an untuk menegakkan doktrin agama dengan keras.

Baca juga: Taliban Ubah Kementerian Perempuan Jadi Kementerian Keburukan dan Kebajikan

AL JAZEERA | SAUDI GAZETTE