Taliban Ubah Kementerian Perempuan Jadi Kementerian Keburukan dan Kebajikan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis perempuan Afghanistan untuk meminta kepada Taliban untuk mengakui prestasi dan pendidikan mereka, , di depan istana kepresidenan, Kabul, Afghanistan, 3 September 2021. Selama dekade terakhir, perempuan menikmati kesetaraan gender dan dibebaskan mengembangkan dirinya. Kini hak tersebut terenggut dengan berkuasanya Taliban. REUTERS/Stringer

    Aktivis perempuan Afghanistan untuk meminta kepada Taliban untuk mengakui prestasi dan pendidikan mereka, , di depan istana kepresidenan, Kabul, Afghanistan, 3 September 2021. Selama dekade terakhir, perempuan menikmati kesetaraan gender dan dibebaskan mengembangkan dirinya. Kini hak tersebut terenggut dengan berkuasanya Taliban. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Taliban kian terang-terangan menunjukkan niatannya untuk tidak melibatkan perempuan di Pemerintahan Afghanistan. Dikutip dari kantor berita Reuters, Taliban mengubah Kementerian Perempuan menjadi Kementerian Penerangan untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Keburukan.

    Perubahan tersebut ditandai dengan dicopotnya papan nama gedung Kementerian Perempuan di Kabul dengan nama kementerian yang baru. Selain itu, para pegawai perempuan juga diminta untuk tidak ke kantor. Bagi mereka yang sudah kadung tiba di depan kantor, pegawai perempuan tersebut akan diminta untuk pulang ke rumah.

    "Kami dilarang masuk ke gedung. Beberapa pekan terakhir, kami mencoba masuk kerja namun selalu diminta untuk kembali ke rumah...Pagar gedung akhirnya digembok pada Kamis kemarin," ujar pengakuan salah satu karyawan, yang enggan disebutkan namanya.

    Pegawai-pegawai perempuan mengaku kebingungan bagaimana mereka harus bekerja sekarang. Di sisi lain, mereka juga bingung bagaimana menafkahi keluarga mereka karena tak semuanya memiliki pria yang mampu bekerja.

    "Saya adalah satu-satunya pencari nafkah di keluarga. Jika tidak ada Kementerian Perempuan, lalu di mana kami perempuan-perempuan Afghanistan harus bekerja?" ujar pegawai perempuan lainnya yang juga tidak ingin namanya disebutkan.

    Per berita ini ditulis, Taliban belum mau berkomentar soal perubahan nama Kementerian Perempuan.

    Ketika Taliban mengambil alih Pemerintahan Afghanistan pada Agustus lalu, mereka berjanji akan mengakui hak-hak perempuan untuk bersekolah dan bekerja. Di sisi lain, mereka juga berjanji tidak akan melarang perempuan untuk terlibat di pemerintahan. Realitanya, hal itu belum terpenuhi.

    Pemerintahan baru Afghanistan, misalnya, tidak memiliki satu pun pejabat perempuan. Di kampus, mahasiswa perempuan hanya diperbolehkan kuliah selama pengajar mereka adalah perempuan. Selain itu, tempat duduk mereka di kelas harus terpisah dengan tempat duduk laki-laki, bahkan harus dibatasi dengan tirai.

    Salah satu pejabat senior Taliban, Waheedullah Hashimi, mengatakan kebijakan-kebijakan tidak pro-perempuan tersebut dikarenakan pihaknya ingin mengimplementasikan Syariat Islam secara penuh. Dan, menurutnya, perempuan memang tidak seharusnya bekerja bersama pria ataupun bekerja di sektor manapun yang mereka mau.

    Hashimi berkata, ke depannya perempuan-perempuan Afghanistan hanya akan diperbolehkan bekerja untuk sektor tertentu saja. Sejauh ini, sektor yang diperbolehkan oleh Taliban adalah pendidikan dan kesehatan.

    Baca juga: Taliban Batasi Perempuan Hanya Boleh Bekerja di Sektor Medis dan Pendidikan

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.