TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah komite di PBB pada Rabu, 30 November 2021, menggelar rapat yang tampaknya sepakat tidak akan mengizinkan perwakilan dari Myanmar dan Afghanistan, mewakili negara – negara itu di PBB, yang beranggotakan 193 orang.

Myanmar dan Afghanistan saat ini dipimpin oleh pemerintah yang mengkudeta pemerintahan sebelumnya. Kudeta pada kedua negara tersebut, sama-sama terjadi pada 2021. Pengakuan PBB terhadap pemerintahan Taliban dan pemerintahan militer Myanmar adalah hal yang dicari oleh dua negara itu saat ini.

Klaim-klaim rival telah dibuat agar Myanmar dan Afghanistan mendapatkan kursi di PBB. Saat yang sama, duta besar Myanmar di PBB dan duta besar Afghanistan di PBB dari pemerintahan yang digulingkan, masih berada di PBB.

Pengunjuk rasa anti kudeta membakar bendera Cina di Yangon, Myanmar 5 April 2021. [REUTERS / Stringer]

Sebuah komite yang terdiri dari sembilan negara anggota kredensial PBB, diantaranya Rusia, Cina dan Amerika Serikat, akan rapat di kantor pusat PBB untuk mempertimbangkan kredensial ke-193 negara anggota PBB untuk sesi majelis umum PBB saat ini.

Empat diplomat mengatakan pada Reuters, komite tersebut tampaknya akan memutuskan soal nasib perwakilan Myanmar dan Afghanistan dengan pemahaman bahwa duta besar kedua negara untuk PBB akan tetap duduk di kursi yang ada. Komite PBB dan Dewan Keamanan PBB secara tradisional akan mengambil keputusan soal kredensial melalui consensus.

Sumber: Reuters

Baca juga: Bank Dunia Berupaya Salurkan Bantuan ke Afghanistan Tanpa Melalui Taliban

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.