ASEAN Tolak Min Aung Hlaing Wakili Myanmar pada KTT Regional dengan Cina

Reporter

Tempo.co

Jumat, 19 November 2021 15:00 WIB

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang utusan Cina telah melobi negara-negara ASEAN untuk mengizinkan penguasa militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menghadiri pertemuan puncak regional yang diselenggarakan oleh presiden Cina minggu depan tetapi telah menghadapi tentangan keras, sumber-sumber diplomatik mengatakan pada Kamis.

Kedudukan Myanmar sebagai anggota dari 10 negara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadi sorotan setelah kudeta 1 Februari, ketika militernya menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, yang memicu konflik berdarah.

Beberapa anggota ASEAN, yang kecewa dengan kembalinya krisis dan penindasan demokrasi di Myanmar, telah berusaha untuk menekan para jenderalnya dengan mengeluarkan mereka dari KTT ASEAN.

Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya bulan lalu, para pemimpin ASEAN memblokir kepala militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dari KTT ASEAN setelah ia gagal memenuhi janji untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta.

Sebaliknya, para pemimpin ASEAN mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar yang diundang untuk KTT. Pada akhirnya, Myanmar tidak mengirim perwakilan.

Advertising
Advertising

Dikutip dari Reuters, 19 November 2021, empat sumber diplomatik dan politik di kawasan itu mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura menginginkan Min Aung Hlaing dilarang menghadiri pertemuan Cina-ASEAN 22 November yang diselenggarakan oleh Presiden Cina Xi Jinping.

"Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei telah sepakat untuk mempertahankan posisi yang sama dengan KTT ASEAN," kata sumber pemerintah di negara ASEAN yang menolak disebutkan namanya, merujuk pada permintaan agar Myanmar diwakili oleh tokoh non-politik.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, menegaskan pendiriannya pada tokoh non-politik, mengacu pada kesepakatan yang ditunjukkan oleh para pemimpin sebelum KTT Oktober.

"Indonesia konsisten pada posisinya tentang siapa yang harus mewakili Myanmar dalam KTT pemimpin mendatang," kata Faizasyah.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) menghadiri KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan sejumlah pemimpin serta utusan dari negara-negara ASEAN akan hadir. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Indonesia telah menjadi salah satu kritikus ASEAN yang paling blak-blakan dengan menteri luar negerinya, Retno Marsudi, yang menyatakan bahwa Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai memulihkan demokrasi.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menolak berkomentar. Kementerian Luar Negeri Singapura, Brunei dan Vietnam tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kementerian Luar Negeri Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi pada hari Selasa, juru bicaranya, Zhao Lijian, mengatakan Cina mendukung semua pihak di Myanmar dalam mencari penyelesaian politik melalui dialog, dan akan bekerja dengan masyarakat internasional dalam upaya untuk memulihkan stabilitas dan melanjutkan transformasi demokrasi.

Pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

Seorang diplomat regional yang diberi pengarahan tentang upaya lobi Cina mengatakan bahwa Utusan Khususnya untuk Urusan Asia Sun Guoxiang mengunjungi Singapura dan Brunei pekan lalu, tetapi diberitahu bahwa Ming Aung Hlaing tidak dapat berpartisipasi dalam KTT virtual tersebut.

Sun Guoxiang, menghadapi oposisi ASEAN, kemudian mengatakan kepada Min Aung Hlaing pada pertemuan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw pada akhir pekan bahwa Cina harus menerima pendirian ASEAN.

China akan mempertahankan prinsip perwakilan non-politik yang diterapkan oleh ASEAN, kata diplomat regional itu, mengutip Sun.

ASEAN selama beberapa dekade dikenal karena kebijakan keterlibatan dan non-intervensinya, tetapi kudeta Myanmar telah mengubahnya.

Pada bulan April, ASEAN menengahi rencana lima poin pada pertemuan puncak para pemimpin khusus, yang dihadiri Min Aung Hlaing, yang mencakup janji untuk mengakhiri kekerasan dan memungkinkan utusan ASEAN untuk memulai dialog dengan semua pihak, termasuk anggota parlemen yang digulingkan.

Myanmar belum menindaklanjuti konsensus lima poin itu, dengan mengatakan pihaknya memiliki "peta jalan" sendiri untuk pemilihan umum baru.

Myanmar adalah negara koordinator Cina untuk ASEAN tahun ini, yang berarti membantu memfasilitasi interaksinya dengan blok tersebut.

"Biasanya, anggota koordinator akan mengatur semuanya, seperti tautan virtual dan sebagainya," kata salah satu sumber. Myanmar, kata sumber itu, dapat menggunakan peran ini untuk menghadirkan Min Aung Hlaing, bahkan jika negara-negara ASEAN lainnya keberatan.

Baca juga: ASEAN dan Cina Sepakat Tingkatkan Hubungan

REUTERS

Berita terkait

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

1 jam lalu

Seperti Dongeng, Kisah Cinta Li Ran Perempuan Cina yang Dinikahi Pangeran Belgia

Seorang perempuan Cina merebut hati Pangeran Charles dan Belgia. Kisah percintaan mereka seperti dalam dongeng.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

5 jam lalu

Top 3 Dunia: Sumber Kekayaan Iran hingga Pertemuan Hamas-Fatah di Beijing

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 27 April 2024 diawali oleh berita soal lima sumber kekayaan negara Iran, yang sedang menghadapi ketegangan dengan Israel

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

7 jam lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

16 jam lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

20 jam lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

22 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

1 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

2 hari lalu

Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC

Baca Selengkapnya