Tidak Diundang KTT ASEAN, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan Amerika dan UE

Reporter

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) menghadiri KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan sejumlah pemimpin serta utusan dari negara-negara ASEAN akan hadir. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah junta Myanmar menyalahkan intervensi asing atas ditolaknya pemimpin junta militer Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN akhir bulan ini.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada kantor berita BBC Burma, Amerika Serikat dan perwakilan dari Uni Eropa telah menekan para pemimpin 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengecualikan pemimpin junt militer Jenderal Min Aung Hlaing dari KTT akhir bulan ini.

"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," katanya, dikutip dari Reuters, 17 Oktober 2021.

"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan menerima tekanan dari UE," kata juru bicara itu.

Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dengan ribuan lainnya ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang melumpuhkan negara dan memicu kecaman internasional.

Junta Myanmar mengatakan perkiraan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat mengatakan keputusan ASEAN mengecualikan keterlibatan junta adalah langkah yang tepat.

Sebaliknya, ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke pertemuan puncak regional bulan ini.

Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN ini dilakukan pada pertemuan darurat pada Jumat malam. Langkah ini juga menandai tindakan langka ASEAN yang biasanya memilih kebijakan non-intervensi.

Kepala Staf Angkatan Udara Myanmar Maung Maung Kyaw (kanan) dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, mengamati latihan di wilayah Irrawaddy pada Februari 2018. [REUTERS/Stringer]

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia telah mengusulkan junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN sampai demokrasi pulih Myanmar.

"Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif," kata Menlu Retno melalui Twitter.

Dalam pertemuan darurat para menteri ASEAN hari Jumat, Retno Marsudi menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan Junta Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis di negeri itu.

Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN, menurut kantor berita Antara.

Kementerian luar negeri Singapura mengatakan pada Sabtu, langkah untuk mengecualikan kepala junta Min Aung Hlaing adalah "keputusan yang sulit tetapi diperlukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN".

Alasan ASEAN menolak Min Aung Hlain karena kurangnya kemajuan yang dibuat pada komitmen untuk memulihkan perdamaian di Myanmar yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada bulan April.

Singapura juga mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri kedua Brunei Erywan Yusof.

Kunjungan Erywan telah tertunda karena pihak junta dalam beberapa pekan terakhir. Ia telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.

Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. "Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini," ujar Retno ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Menteri luar negeri Malaysia mengatakan akan tergantung pada junta Myanmar untuk memutuskan perwakilan alternatif untuk KTT.

"Kami tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN, kami percaya Myanmar memiliki hak yang sama (seperti kami)," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, kantor berita Bernama melaporkan.

Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk kehadiran perwakilan politik.

"Karena tidak ada kemajuan yang memadai...serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," Kata Brunei, Reuters melaporkan.

Brunei tidak menyebutkan nama Min Aung Hlaing atau nama siapa yang akan diundang menggantikannya.

Brunei mengatakan beberapa negara anggota telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh penentang junta Myanmar, untuk menghadiri KTT ASEAN.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Dituding Gunakan Warga sebagai Perisai Manusia

REUTERS | BBC | BERNAMA | ANTARA






Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

18 jam lalu

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

1 hari lalu

2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

NUG sebagai pemerintah sipil Myanmar yang diakui dunia, juga mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer seperti halnya Ukraina


Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

3 hari lalu

Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

Mantan Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirajuda menyarankan Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan dalam menyelesaikan masalah Myanmar.


Laut Cina Selatan Rawan Konflik, Retno Marsudi: Butuh Paradigma Damai

4 hari lalu

Laut Cina Selatan Rawan Konflik, Retno Marsudi: Butuh Paradigma Damai

Retno Marsudi menyoroti ketegangan geopolitik yang meningkat di ranah maritim membuat penegakan Hukum Perjanjian Laut PBB atau UNCLOS jadi lebih menantang.


Menimang Kabinet Langsing Anwar Ibrahim

4 hari lalu

Menimang Kabinet Langsing Anwar Ibrahim

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim belum merampungkan kabinet rampingnya. Masalah yang akan dihadapi pemerintahnya sudah menumpuk.


BIMP-EAGA 2022, Building Block Integrasi Perekonomian ASEAN

6 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Building Block Integrasi Perekonomian ASEAN

Saat ini Kawasan East Asean Growth Area tengah menjalani proses pemulihan dan pembangunan kembali.


Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

6 hari lalu

Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpeluang menjadi utusan khusus ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.


Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

6 hari lalu

Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

Airlangga mengatakan digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan.


Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

7 hari lalu

Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap lancarnya gelaran G20 di Bali dapat menular ke keketuaan ASEAN Indonesia di 2023.


Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

7 hari lalu

Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menilai konsumsi listrik di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga.