KTT ASEAN Dimulai Tanpa Perwakilan dari Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - KTT ASEAN dimulai hari ini, Selasa, tanpa perwakilan dari Myanmar yang dikuasai junta militer setelah junta menolak mengirim perwakilan non-politik karena penolakan ASEAN mengundang pemimpinnya.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengatakan akan menerima perwakilan non-politik dari Myanmar, tetapi junta militer mengatakan pada Senin mereka hanya akan menyetujui pemimpinnya atau seorang menteri yang hadir.

Ketidakhadiran Myanmar tidak disebutkan oleh Brunei, ketua ASEAN, atau sekretaris jenderal blok 10 anggota, pada pembukaan pertemuan virtual, menurut laporan Reuters, 26 Oktober 2021.

ASEAN memutuskan untuk tidak mengikutsertakan kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta militer 1 Februari terhadap pemerintah terpilih, karena kegagalannya untuk menghentikan permusuhan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan politik, sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada April.

Setelah pertemuan para pemimpin hari Selasa, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan di Twitter, dia sepenuhnya mendukung keputusan Brunei tentang perwakilan Myanmar, sementara PM Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan kesepakatan ASEAN dengan Myanmar sangat penting untuk reputasinya .

"Peran konstruktif ASEAN dalam mengatasi situasi ini sangat penting dan tindakan kami dalam hal ini akan berdampak pada kredibilitas ASEAN di mata masyarakat internasional," kata Prayuth.

KTT ASEAN ke-38 yang diselenggarakan secara virtual, di Bandar Seri Begawan, Brunei 26 Oktober 2021. [REUTERS/Ain Bandial]

Pengasingan Min Aung Hlaing oleh ASEAN merupakan pukulan telak bagi junta, dan juga tindakan langka ASEAN yang biasanya menerapkan prinsip non-intervensi.

Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama 49 dari 60 tahun terakhir, sangat menentang putusan ASEAN, menuduhnya menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

ASEAN mengatakan junta tidak memberikan akses kepada utusan khusus Erywan Yusof untuk menemui pihak yang berseteru, termasuk menemui pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang didakwa dengan berbagai kejahatan.

Prayuth, mantan pemimpin kudeta di Thailand, mendesak Myanmar untuk mengikuti komitmennya dan agar Erywan bisa berkunjung dan membuat langkah penting pertama dalam proses membangun kepercayaan.

Prayuth berharap Myanmar bisa mempercayai ASEAN dalam membantu Myanmar untuk mencapai perdamaian dan kembali ke proses demokrasi.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 warga sipil dan menahan ribuan lainnya, membuat banyak orang disiksa dan dipukuli, menurut utusan PBB, yang mengatakan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara telah membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Junta militer Myanmar telah menolak tuduhan itu, menyebutnya bias dan dibesar-besarkan oleh sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya, dan mengatakan konflik dipicu oleh "teroris" yang bersekutu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Baca juga: 4 Polisi dan Tentara Terkena Ledakan setelah Demo Pendukung Junta Myanmar

REUTERS