TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya 43 orang tewas menyusul penembakan yang dilakukan sekelompok orang bersenjata di negara bagian Sokoto, Nigeria pekan ini.

Jumlah korban penembakan oleh kelompok bersenjata ini tiga kali lebih banyak dari yang dikatakan para pejabat, kata seorang juru bicara gubernur negara bagian itu, Rabu, 17 November 2021.

Meskipun militer sedang melakukan operasi untuk membasmi gelombang kekerasan oleh geng-geng bersenjata yang dikenal sebagai bandit di barat laut, termasuk pemadaman telekomunikasi, kekerasan dan penculikan terus berlanjut.

Serangan terakhir di kota Illela Sokoto yang berbatasan dengan Republik Niger terjadi dari Minggu malam hingga Senin dini hari.

Pemerintah negara bagian mengatakan 13 orang tewas sementara dua lainnya tewas di kota lain di timur ibu kota negara bagian.

"Namun, pada saat kunjungan gubernur Rabu sore jumlah korban telah meningkat menjadi 43," kata Muhammad Bello, juru bicara gubernur dalam sebuah pernyataan.

Bulan lalu, orang-orang bersenjata menewaskan sedikitnya 43 orang dalam serangan lain di negara bagian itu.

Geng bersenjata yang beroperasi untuk mencari keuntungan telah membunuh atau menculik ratusan orang di Nigeria barat laut tahun ini.

Kunjungan Menlu Blinken

Washington menghapus Nigeria dari daftar negara-negara dengan masalah kebebasan beragama, hanya sehari sebelum Menteri Luar Negeri Antony Blinken tiba di negara itu sebagai bagian dari tur ke Afrika.

Kelalaian itu mendapat teguran keras dari komisi pemerintah AS yang telah merekomendasikan pemerintahan Biden agar Nigeria tetap disebut sebagai negara yang menjadi perhatian khusus karena terlibat atau menoleransi pelanggaran kebebasan beragama.

Blinken membuat pengumuman tahunan pada hari Rabu dengan menyebut Myanmar, Cina, Eritrea, Iran, Korea Utara, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Tajikistan dan Turkmenistan sebagai negara-negara yang menjadi perhatian khusus.

Dia juga menempatkan Aljazair, Komoro, Kuba dan Nikaragua dalam daftar pengawasan kebebasan beragama, dan menunjuk kelompok bersenjata, termasuk Negara Islam ISIS dan beberapa afiliasinya, sebagai entitas yang menjadi perhatian.

Tetapi Nigeria, yang ditambahkan ke daftar untuk pertama kalinya pada tahun 2020, tidak masuk lagi.

Blinken akan tiba di Abuja pada hari Kamis, di mana ia akan bertemu dengan para pejabat termasuk Presiden Muhammadu Buhari dan menyampaikan pidato tentang kebijakan AS di Afrika.

Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar, dan tidak jelas apakah penunjukan itu terkait dengan perjalanan Menlu itu.

Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) pada bulan April merekomendasikan agar Nigeria tetap dalam daftar, dengan alasan "kekerasan oleh kelompok Islam militan dan aktor bersenjata non-negara lainnya, serta diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan hukuman penistaan agama oleh otoritas negara".

Komisi, yang juga merekomendasikan India, Suriah dan Vietnam ditetapkan sebagai negara yang menjadi perhatian, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "terkejut" dengan penghapusan Nigeria.

"Kami mendesak Departemen Luar Negeri untuk mempertimbangkan kembali penunjukannya berdasarkan fakta yang disajikan dalam laporannya sendiri," kata Ketua Nadine Maenza, mengacu pada laporan departemen tentang kebebasan beragama internasional pada bulan Mei, yang mengutip masalah kebebasan beragama di Nigeria.

REUTERS