Ditolak oleh ASEAN, Junta Myanmar Klaim Berhak Ikut KTT 26 Oktober

Reporter

Editor

Sabtu, 23 Oktober 2021 09:00 WIB

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah junta Myanmar pada Jumat menolak keputusan ASEAN untuk hanya mengundang seorang tokoh non-politik ke KTT ASEAN, setelah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu menuduh junta gagal memenuhi konsensus yang disepakati sebelumnya.

Kementerian luar negeri junta Myanmar mengatakan kepala negara atau pemerintahan Myanmar berhak mendapat hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober.

Tidak jelas siapa yang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut.

"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta Myanmar, dikutip dari Reuters, 22 Oktober 2021.

Suasana pertemuan para pemimpin ASEAN di gedung sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia, 24 April 2021. Pertemuan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta adalah yang pertama untuk mengoordinasikan upaya internasional meredakan krisis di Myanmar, negara miskin yang bertetangga dengan Cina, India, dan Thailand. Myanmar adalah bagian dari 10 negara ASEAN. [Laily Rachev/Istana Kepresidenan Indonesia/Handout via REUTERS]

Advertising

Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes kudeta militer.

Junta Myanmar mengatakan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.

Tekanan internasional telah meningkat di ASEAN karena junta Myanmar gagal untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, memungkinkan akses kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawannya, seperti yang sudah disepakati dalam konsensus ASEAN pada bulan April.

Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada pertemuan Jumat lalu, terbagi antara berpegang teguh pada tradisi non-intervensi ASEAN atau mempertahankan kredibilitas ASEAN dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing.

Junta Myanmar mengatakan setelah pertemuan itu bahwa keputusan ASEAN bertentangan dengan prinsip-prinsip lamanya.

REUTERS