110 Warga Ditahan Lagi setelah Dibebaskan Junta Militer Myanmar

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Keluarga menunggu di luar penjara Insein saat Junta Myanmar membebaskan tahanan termasuk orang-orang yang memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar 18 Oktober 2021. [REUTERS/Stringer]

    Keluarga menunggu di luar penjara Insein saat Junta Myanmar membebaskan tahanan termasuk orang-orang yang memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar 18 Oktober 2021. [REUTERS/Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Setidaknya 110 dari ribuan tahanan yang dibebaskan oleh Junta Myanmar pada Senin, 18 Oktober 2021, kembali ditahan.

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, 21 Oktober 2021, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan bahwa mereka telah mengkonfirmasi 110 kasus tahanan yang ditangkap kembali segera setelah mereka dibebaskan oleh otoritas penjara.

    "Beberapa tahanan dibebaskan kemudian ditangkap kembali segera setelah mereka tiba di rumah. Beberapa lainnya diberitahu bahwa mereka ada dalam daftar yang dibebaskan, dibawa ke pintu keluar penjara, hanya untuk dibawa kembali ke penjara dengan tuduhan tambahan,” kata AAPP seperti dikutip Myanmar Now.

    Kelompok itu menambahkan bahwa beberapa dari mereka yang dibebaskan pada hari Senin telah bersembunyi untuk menghindari penangkapan kembali.

    Myanmar Now tidak dapat secara independen mengkonfirmasi angka AAPP, tetapi pada hari Selasa, dilaporkan bahwa seorang anggota parlemen terpilih dan 10 anggota lain dari partai berkuasa yang digulingkan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditangkap kembali beberapa saat setelah mereka dibebaskan dari penjara di wilayah Mandalay. Kelurahan Meiktila.

    Sejak itu diketahui bahwa empat dari tahanan kemudian dibebaskan dari Kantor Polisi Meiktila, sementara enam lainnya dikenai dakwaan baru. Status seorang wanita di antara 11 anggota NLD yang ditangkap kembali tidak jelas pada saat pelaporan.

    Dua dari mereka yang masih ditahan—anggota parlemen daerah Lwin Maung Maung dan Thet Maung Maung, sekretaris partai NLD untuk Distrik Meiktila—telah didakwa berdasarkan Pasal 17(1) dari Undang-Undang Asosiasi Melanggar Hukum era kolonial, sementara tiga lainnya menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 50j dari Undang-Undang Anti-Terorisme karena diduga “mendanai terorisme,” kata seorang sumber yang dekat dengan kelompok itu kepada Myanmar Now.

    Orang keenam yang masih ditahan telah didakwa berdasarkan Pasal 436 KUHP tentang menyebabkan "kerusakan dengan api atau bahan peledak dengan maksud untuk menghancurkan" karena diduga membakar gedung kantor pendidikan distrik, sumber tersebut menambahkan.

    Pada bulan Mei, rezim menyatakan Komite anggota parlemen yang digulingkan yang mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), Pemerintah Persatuan Nasional bawah tanah (NUG), dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang didukung NUG sebagai “kelompok teroris”.

    Deklarasi tersebut berarti bahwa siapa pun yang dicurigai berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini menghadapi hukuman tiga tahun penjara di bawah Undang-Undang Asosiasi yang Melanggar Hukum atau 10 tahun  di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme.

    Win Htut Thawdar, musisi asal Yangon yang juga dikenal dengan nama panggung Ito, telah ditangkap kembali. Dia dibebaskan dari Penjara Insein dan dibawa kembali ke tahanan pada Selasa sore, menurut sumber yang dekat dengan keluarganya.

    Dia awalnya ditangkap pada bulan September karena dugaan keterlibatannya dengan orang-orang yang dituduh memiliki bahan peledak secara ilegal.

    Menurut seorang pengacara yang telah membantu para tahanan politik, 22 tahanan yang termasuk di antara 58 orang yang dibebaskan dari penjara di Kotapraja Myingyan, Wilayah Mandalay pada hari Senin telah dibawa kembali ke tahanan rezim.

    Sementara itu, delapan dari 26 tahanan yang dibebaskan dari Penjara Magway, tiga dari 33 dibebaskan dari Penjara Paungde di Wilayah Bago, dan dua dari 20 yang dibebaskan dari Penjara Loikaw di Negara Bagian Kayah (Karenni) telah ditangkap kembali, menurut laporan media setempat.

    Dalam pernyataannya, AAPP mengutuk penangkapan kembali tahanan yang dibebaskan sebagai “bentuk penyiksaan fisik dan mental, tidak hanya untuk tahanan politik, tetapi juga keluarga mereka.”

    Lebih dari 5.600 orang dibebaskan dari penjara atau tuntutan pidana mereka dibatalkan oleh junta pada hari Senin—tiga hari setelah Junta Myanmar dinyatakan tidak akan dilibatkan dalam KTT ASEAN karena gagal mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai dengan blok regional tersebut.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.