TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Afghanistan yang digulingkan dan kelompok aktivis HAM meminta badan hak asasi manusia PBB pada Senin untuk menyelidiki laporan kejahatan perang Taliban seperti pembunuhan yang ditargetkan, pembatasan terhadap perempuan, dan kebebasan berbicara.

Seruan yang datang ketika Uni Eropa (UE) bersiap untuk mengajukan rancangan resolusi tentang Afghanistan, didukung oleh kepala komisi independen Afghanistan untuk hak asasi manusia, yang mengatakan banyak kegiatannya telah ditangguhkan sejak Taliban berkuasa.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sesi darurat bulan lalu setelah pengambilalihan Taliban, tetapi para aktivis mengatakan bahwa resolusi pimpinan Pakistan yang diadopsi terlalu lemah. Teks itu meminta kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet untuk melaporkan kembali, memberinya sedikit sumber daya atau wewenang, menurut Reuters, 28 September 2021.

Bachelet mengatakan kepada forum pada 13 September, Taliban telah melanggar janji dengan memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah dan dengan melakukan pencarian mantan musuh dari rumah ke rumah.

Rancangan resolusi Uni Eropa yang diedarkan pada sesi ini dan dilihat oleh Reuters, mengutuk eksekusi dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan media. Jika diadopsi, Uni Eropa akan menunjuk seorang pelapor khusus, tetapi bukan penyelidikan penuh.

"Kami mendesak anggota Dewan, sesuai dengan mandat Dewan, untuk mengadopsi resolusi dalam sesi saat ini yang menetapkan mekanisme yang berdedikasi dan efektif untuk memantau situasi hak asasi manusia di Afghanistan, suatu keharusan untuk akuntabilitas dan pencegahan," Nasir Ahmad Andisha, kata duta besar Afghanistan yang masih menjabat, mengatakan kepada forum Jenewa.

Aktivis mengatakan bahwa pelapor khusus, ahli independen yang biasanya memiliki pekerjaan penuh waktu, akan gagal.

"Hanya seorang pelapor khusus dengan bantuan dari (kantor hak asasi PBB) tidak cukup," kata Ken Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch dalam sebuah acara panel. "Mengingat kompleksitas negara, mekanisme investigasi membutuhkan tim penuh, dengan sumber daya yang berdedikasi dan mandat yang jelas."

Warga melihat mayat yang digantung di Alun-alun Kota Herat, Afghanistan, 25 September 2021. Taliban mengatakan mereka akan terus menjatuhkan hukuman cepat dan berat pada pelanggar hukum untuk menghentikan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan dan penculikan yang telah meluas di Afghanistan. REUTERS/Stringer

Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International yang merupakan mantan penyelidik PBB tentang pembunuhan di luar hukum, mengatakan pemantauan hak asasi manusia sangat penting sekarang.

"Pelestarian bukti juga penting untuk mengirim pesan yang jelas kepada Taliban bahwa kejahatan internasional tidak luput dari perhatian atau tidak dihukum," katanya.

Shaharzad Akbar, ketua komisi hak asasi manusia independen Afghanistan yang telah melarikan diri dari negara itu, mengatakan Taliban telah melakukan pembunuhan dengan sasaran terutama terhadap mantan pasukan keamanan nasional dan beberapa warga sipil.

"Mereka menciptakan lingkungan ketakutan bagi semua orang, termasuk pembela hak asasi manusia, aktivis hak perempuan dan jurnalis yang masih berada di negara ini, kebanyakan dari mereka bersembunyi," katanya kepada panel.

"Kami memiliki laporan tentang pembunuhan di luar proses hukum terhadap para tahanan," katanya.

Baru-baru ini, otoritas Taliban di Kota Herat, Afghanistan barat, membunuh empat orang yang diduga penculik dan menggantung jasad mereka di depan umum untuk mencegah orang lain, kata seorang pejabat pemerintah setempat pada Sabtu.

Baca juga: Taliban Larang Cukur Jenggot dan Musik, Langgar Syariat Islam

REUTERS