TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara menyebut usulan Korea Selatan untuk mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea masih terlalu dini karena tidak ada jaminan bahwa hal itu akan mengarah pada penarikan "kebijakan bermusuhan AS" terhadap Pyongyang, menurut laporan KCNA mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Ri Thae Song.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Selasa mengulangi seruan untuk mengakhiri Perang Korea secara resmi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB dan mengusulkan agar kedua Korea dengan Amerika Serikat, atau dengan Amerika Serikat dan Cina, membuat deklarasi semacam itu.

Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-1953 mereka berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai.

"Tidak ada yang akan berubah selama keadaan politik di sekitar DPRK tetap tidak berubah dan kebijakan permusuhan AS tidak diubah, meskipun penghentian perang dinyatakan ratusan kali," kata Ri di KCNA, dikutip dari Reuters, 24 September 2021.

"Penarikan AS dari standar ganda dan kebijakan bermusuhan adalah prioritas utama dalam menstabilkan situasi semenanjung Korea dan memastikan perdamaian di atasnya," sambungnya.

Dalam pernyataan itu, Ri mengatakan bahwa deklarasi tersebut akan membawa "konsekuensi bencana" yang dapat mengganggu keseimbangan strategis di kawasan itu dan mendorong kedua Korea ke dalam perlombaan senjata tanpa akhir.

Dia menekankan bahwa penarikan kebijakan permusuhan AS adalah "prioritas utama" dalam membawa perdamaian dan stabilitas ke Semenanjung Korea.

"Harus dipahami dengan jelas bahwa deklarasi penghentian perang sama sekali tidak membantu menstabilkan situasi semenanjung Korea saat ini, tetapi dapat disalahgunakan sebagai tabir asap yang menutupi kebijakan permusuhan AS," katanya, dikutip dari kantor berita Korea Selatan Yonhap.

Ri juga mempermasalahkan uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III Amerika Serikat pada Februari dan Agustus, dan keputusannya baru-baru ini untuk membantu Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Pada Selasa, Presiden AS Joe Biden berpidato di depan Majelis Umum PBB dan mengatakan Amerika Serikat menginginkan "diplomasi berkelanjutan" untuk menyelesaikan krisis seputar program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Korea Utara telah menolak tawaran AS untuk terlibat dalam dialog dan kepala pengawas atom PBB mengatakan minggu ini bahwa program nuklir Pyongyang akan "berjalan penuh."

Korea Utara dan Korea Selatan pekan lalu melakukan ji coba rudal balistik, uji coba terbaru dalam perlombaan senjata di mana kedua Korea telah mengembangkan senjata yang semakin canggih satu sama lain.

Baca juga: Korea Utara Anggap Rudal Balistik Korea Selatan Masih dalam Tahap Balita

REUTERS