TEMPO.CO, Jakarta - Serial Netflix memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena bercerita tentang sejarah skandal pelecehan dan wajib militer yang mengisi jajarannya dengan pria muda.

Serial "D.P." kependekan dari Deserter Pursuit, telah menjadi salah satu acara Netflix teratas di Korea Selatan sejak ditayangkan perdana pada akhir Agustus.

Serial ini bercerita tentang polisi militer yang ditugaskan untuk menangkap desertir, menyoroti kehidupan sehari-hari bagi banyak wajib militer, termasuk pelecehan mental dan fisik dari tentara lain.

Dikutip dari Reuters, 16 September 2021, sutradara Han Jun-hee mengatakan dia berusaha untuk menceritakan kisah yang memanusiakan tentang bagaimana sistem tersebut membuat para desertir menjadi korban dan penjahat, serta kerugian yang ditimbulkan bagi mereka yang terpaksa melakukan perburuan.

"'D.P' adalah kisah melacak pembelot, tetapi pada saat yang sama, ini adalah kisah paradoks mencari putra, saudara, atau kekasih seseorang yang malang," kata Han kepada Reuters.

Ditanya tentang popularitas serial tersebut, seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan lingkungan militer telah berubah dan kementerian telah mencoba untuk memberantas pelecehan dan perlakuan kasar.

Gambar menunjukkan adegan serial Netflix berjudul "D.P." dalam gambar yang diambil pada 19 Oktober 2020, disediakan oleh Netflix Korea. [Netflix Korea/Handout melalui REUTERS]

Pekan lalu militer mengumumkan, bahkan sebelum serial itu keluar, mereka telah merencanakan untuk menghapus sistem yang membuat tentara berpangkat melacak rekan-rekan AWOL (Absent Without Official Leave). Perubahan itu akan mulai berlaku pada Juli 2022.

Korea Selatan memiliki militer aktif 550.000 personel dengan 2,7 juta tentara cadangan, di tengah ketegangan puluhan tahun dengan Korea Utara. Semua pria yang memenuhi syarat harus mengikuti wajib militer hingga 21 bulan, tergantung pada cabang militer.

Hukum pidana militer Korea Selatan menghukum desersi hingga 10 tahun penjara.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pelecehan dan desersi di antara wajib militer turun, sebagian besar karena keputusan 2019 untuk mengizinkan tentara tamtama menggunakan ponsel di barak mereka.

Kementerian menolak untuk mengonfirmasi jumlah pasti pembelot, tetapi media Korea Selatan melaporkan ada 55 kasus dilaporkan tahun lalu, turun dari 78 pada 2019. Kematian militer karena bunuh diri juga turun dari 27 menjadi 15 pada periode yang sama.

Reaksi terhadap serial Netflix di antara mantan wajib militer beragam, dengan beberapa mengatakan itu mencerminkan pengalaman mereka, yang lain mengatakan penggambaran pelecehannya berlebihan, dan beberapa menghindari menonton sama sekali karena tidak ingin ingatan traumatis muncul kembali.

"Ada adegan di D.P. di mana mereka melempar sepatu tempur (ke tentara). Saya mengalami banyak pelecehan serupa," kata Ma Joon-bin, yang menggambarkan waktunya antara 2013 dan 2014 sebagai "zaman kegelapan."

"Sekarang saya melihat ke belakang, saya merasa itu tidak adil, tetapi saat itu, itu sangat lazim," katanya.

Lee Jun-tae, 24, yang menjabat dari 2017 hingga 2019, mengatakan dia tidak pernah mengalami atau mendengar ada temannya yang menderita pelecehan selama dinas mereka.

"Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup," katanya.

Pekan lalu, calon presiden favorit untuk partai yang berkuasa, Lee Jae-myung, menyebut cerita dalam serial itu sebagai "sejarah barbar" Korea Selatan. Hong Joon-pyo, seorang kandidat partai oposisi, mengatakan dia mengalami kekejaman ketika menjadi seorang tentara dan berjanji untuk mempertimbangkan menerapkan dinas militer sukarela.

Mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak berubah juga, kata kritikus budaya pop Kim Hern-sik, yang menjabat sebagai D.P.

"Selama ada dinas militer, apakah sistem wajib militer atau sukarela, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara," kata Kim.

Serial D.P. populer ketika negara tersebut memperdebatkan masa depan wajib militer dan potensi pelecehan, terutama karena para pemuda yang menghadapi prospek ekonomi yang suram mengeluh kehilangan waktu mereka demi wajib militer, yang seharusnya mereka habiskan untuk belajar atau bekerja.

Pada tahun 2018, putusan Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menemukan bahwa keberatan berdasarkan hati nurani adalah alasan yang sah untuk berhenti dari wajib militer. Parlemen tahun lalu meloloskan RUU yang memungkinkan bintang K-Pop untuk menunda wajib militer mereka ketika mereka berusia 30 tahun.

Militer telah diguncang oleh berbagai skandal pelecehan seksual tahun ini, mendorong anggota parlemen untuk mengeluarkan undang-undang bahwa pelecehan seksual dan kejahatan kekerasan di militer Korea Selatan akan ditangani oleh pengadilan sipil.

Baca juga: Kejahatan Anggota Militer Korea Selatan Akan Diadili di Pengadilan Sipil

REUTERS