TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan telekomunikasi Norwegia Telenor menjual unit operasinya di Myanmar untuk menghindari sanksi Uni Eropa setelah junta militer Myanmar meminta untuk mengaktifkan teknologi penyadapan, kata kepala perusahaan Telenor di Asia.

Telenor mengumumkan pada Juli, mereka akan menjual unitnya di Myanmar ke perusahaan investasi Lebanon M1 Group seharga US$105 juta (Rp1,5 triliun), memicu protes dari para aktivis di Myanmar yang telah mengandalkan layanannya untuk komunikasi.

Investigasi Reuters pada Mei menemukan penyedia layanan telekomunikasi dan internet di Myanmar telah diam-diam diperintahkan pada bulan-bulan sebelum kudeta militer 1 Februari oleh junta, untuk memasang teknologi invasif yang akan memungkinkan tentara secara bebas menguping komunikasi warga.

"Sejak militer mengambil alih, jelas bagi kami bahwa kehadiran kami akan mengharuskan Telenor Myanmar untuk mengaktifkan peralatan dan teknologi penyadapan untuk penggunaan otoritas Myanmar," kata kepala Telenor di Asia, Jørgen Rostrup, kepada Reuters, dikutip 15 September 2021.

Mengizinkan aktivasi teknologi penyadapan tanpa adanya perlindungan hukum atau peraturan di Myanmar untuk melindungi hak asasi manusia, akan melanggar embargo senjata UE 2018 terhadap Myanmar, katanya.

"Telenor Myanmar belum mengaktifkan peralatan itu dan tidak akan melakukannya secara sukarela," katanya. Dia menolak berkomentar apakah teknologi penyadapan telah dipasang di operasi Telenor di Myanmar.

Komentar Rostrup mewakili pertama kalinya Telenor membahas dampak penyadapan pada strateginya sejak junta militer merebut kekuasaan.

Seorang juru bicara militer Myanmar tidak menjawab panggilan Reuters untuk memberikan komentar. Kementerian Perindustrian Norwegia menolak berkomentar, mengatakan penjualan unit itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh dewan dan manajemen Telenor.

Banyak pemerintah mengizinkan apa yang biasa disebut "penyadapan yang sah" untuk digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menangkap penjahat. Tetapi di sebagian besar negara demokratis dan bahkan beberapa rezim otoriter, teknologi biasanya tidak digunakan tanpa proses hukum apa pun, kata pakar keamanan siber.

Aktivis Myanmar telah meminta Telenor untuk menghentikan atau menunda penjualan. Tetapi Rostrup mengatakan Telenor merasa tidak punya pilihan selain menarik diri dari negara itu demi menghormati embargo UE, yang berarti tidak dapat memastikan keselamatan karyawannya dan membiarkan pencegatan diaktifkan akan menjadi "pelanggaran total terhadap nilai dan prinsip kami".

Reuters melaporkan pada Juli, eksekutif senior di perusahaan telekomunikasi besar di Myanmar telah diberitahu oleh junta militer bahwa mereka harus meminta izin khusus untuk meninggalkan Myanmar. Larangan perjalanan diikuti oleh perintah kedua yang menginstruksikan perusahaan telekomunikasi untuk sepenuhnya mengaktifkan teknologi penyadapan.

Telenor menolak mengomentari larangan bepergian junta militer.

Rostrup mengatakan Telenor telah memilih M1 setelah menemukan perusahaan itu tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak berwenang atau militer di Myanmar.

Kesepakatan itu diajukan ke pihak berwenang Myanmar untuk tinjauan peraturan baru-baru ini, katanya, seraya menambahkan bahwa prosesnya diperkirakan akan memakan waktu 60 hari.

Sebelum kudeta, Telenor telah menjadi salah satu investor asing terbesar di negara itu dengan operasinya di Myanmar menyumbang 7% dari total pendapatannya tahun lalu. Telenor telah menarik investasi US$783 juta (Rp11,2 triliun) di unit Myanmar pada bulan Mei.

Baca juga: Militer Myanmar Pasang Spyware untuk Sadap Komunikasi Warga Sebelum Kudeta

REUTERS