Pasukan Taliban berjaga di Bandara Internasional Hamid Karzai yang telah ditinggalkan tentara Amerika Serikat, di Kabul, Afghanistan, 31 Agustus 2021. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan bahwa Amerika akan mengkaji ulang hubungan diplomatiknya dengan Pakistan beberapa pekan ke depan. Hal itu untuk merespon situasi di Afghanistan plus mempelajari hubungan Pakistan dan Taliban.
"Pakistan memiliki sejumlah kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Amerika," ujar Blinken dalam sidang di Kongres Amerika, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 13 September 2021.
Perlu diketahui, selama ini Pakistan memang disebut berhubungan dekat dengan Taliban. Bahkan, saking dekatnya, Pakistan diduga membantu Taliban melawan pasukan Amerika dan mengambil alih pemerintahan di Afghanistan.
Selain itu, Pakistan juga merupakan salah satu tempat persembunyian favorit anggota Taliban. Ketika Amerika mengambil alih Afghanistan dari Taliban pada tahun 2001, mayoritas pentolan kelompok tersebut kabur dan bersembunyi di Pakistan.
"Hal (kajian) ini akan menyinggung beberapa kooperasi kami (dengan Pakistan) perihal pemberantasan terorisme."
"Kami akan mempelajari isu ini dalam beberapa hari atau pekan ke depan - soal peran Pakistan dalam 20 tahun terakhir plus peran yang kami inginkan dari Pakistan ke depannya," ujar Blinken menegaskan.
Baru-baru ini, Blinken diserang soal penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Menurut beberapa anggota Kongres Amerika, administrasi Joe Biden dan Blinken gegabah dalam melakukan penarikan pasukan dan hasilnya adalah pendudukan Afghanistan oleh Taliban. Namun, Blinken membela diri dengan mengatakan kebijakan penarikan pasukan dari Afghanistan dibuat mantan Presiden Amerika Donald Trump bersama pemerintahan di Kabul dan Taliban.
Blinken Sebut AS Tak Dukung Serangan Israel ke Rafah
3 hari lalu
Blinken Sebut AS Tak Dukung Serangan Israel ke Rafah
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia belum melihat rencana efektif dari pihak Israel untuk melindungi warga sipil sebelum operasi militer di Rafah.