TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan dia ingin menghapus persyaratan tes PCR untuk kedatangan penumpang dari luar negeri ketika dia mengonfirmasi rencana paspor vaksin untuk masuk ke tempat-tempat ramai telah dibatalkan.

Sajid Javid mengatakan kepada Sky News dia telah meminta pejabat untuk menghapus aturan PCR segera mungkin.

Javid mengaku dia tidak menyukai ide paspor vaksin dan berharap untuk menghindari memperkenalkannya, tetapi kemudian dia mengatakan proposal itu tidak akan dilanjutkan.

"Kami memiliki sejumlah besar pertahanan; tentu saja kami masih ingin tetap sangat berhati-hati, dan ada beberapa hal yang - ketika melakukan perjalanan misalnya - ada beberapa aturan yang harus tetap berlaku," kata Sajid Javid kepada Sky News, dikutip 12 September 2021.

"Tetapi tes PCR yang diperlukan sekembalinya Anda ke Inggris dari negara-negara tertentu...Saya ingin mencoba dan menyingkirkannya sesegera mungkin," katanya, "saya tidak akan membuat keputusan itu sekarang, tapi saya sudah meminta pejabat bahwa saat ini kita bisa, mari kita singkirkan gangguan semacam ini, biaya yang dikeluarkan keluarga untuk tes, terutama keluarga yang hanya mencoba keluar dan berlibur."

Saat ini, penumpang yang kembali dari negara daftar hijau, atau tujuan daftar kuning jika telah divaksinasi lengkap, harus mengikuti tes PCR pada atau sebelum hari kedua setelah mereka tiba kembali di Inggris.

Penumpang menunggu di area keberangkatan Terminal 5 di Bandara Heathrow di London, Inggris, 10 Juni 2021. [REUTERS/Hannah McKay]

Pemerintah bulan lalu mengumumkan biaya tes virus corona NHS untuk perjalanan internasional dikurangi dari 88 poundsterling (Rp1,7 juta) menjadi 68 poundsterling(Rp1,3 juta), Sky News melaporkan.

Industri perjalanan telah lama mengeluhkan biaya tes PCR terlalu tinggi.

Pada bulan Agustus, Sajid Javid meninjau ulang harga yang dikenakan oleh perusahaan yang disetujui pemerintah setelah klaim wisatawan dieksploitasi.

Ditanya apakah Partai Buruh akan mendukung penghapusan tes PCR untuk perjalanan, menteri kesehatan bayangan Jonathan Ashworth mengatakan partainya harus melihat terlebih dahulu isi proposal itu ketika diajukan ke parlemen.

Sementara itu, Perdana Menteri Boris Johnson pada Selasa akan mengumumkan rencana pengendalian Covid-19 untuk musim dingin dan mengumumkan untuk mengkahiri wewenang darurat virus corona, Reuters melaporkan.

Boris Johnson, yang mendapat kecaman dari beberapa orang di Partai Konservatif yang berkuasa karena menaikkan pajak untuk memperbaiki krisis kesehatan dan perawatan sosial, tampaknya akan mencoba menenangkan para kritikus itu dengan membatalkan rencana paspor vaksin meskipun ada peningkatan jumlah kasus virus corona.

Pemerintahan Johnson diberikan wewenang darurat besar-besaran pada Maret 2020 dengan diperkenalkannya Undang-Undang Virus Corona, yang mencakup langkah-langkah untuk menutup bisnis, menutup sektor ekonomi dan hak untuk menahan orang yang terinfeksi.

Industri malam menyambut baik pembatalan paspor vaksin, dengan Michael Kill, kepala eksekutif badan perdagangan Night Time Industries Association (NTIA), mengatakan dia berharap bisnis akan dapat mulai membangun kembali sektor yang secara konsisten mengalami kerugian selama pandemi.

Pemerintah juga mengatakan pihaknya mengharapkan Komite Bersama untuk Vaksinasi dan Imunisasi Inggris (JCVI) untuk mengonfirmasi rincian program booster yang akan dimulai bulan ini.

Inggris, yang memiliki salah satu angka kematian resmi Covid-19 tertinggi di dunia, telah mengalami peningkatan jumlah kasus selama beberapa bulan terakhir setelah melonggarkan pembatasan pada Juli, ketika pemerintah Inggris pertama kali bertaruh pada vaksin untuk melindungi masyarakat.

Baca juga: Penemu Vaksin AstraZeneca Minta Inggris Sumbangkan Vaksin daripada untuk Booster

SKY NEWS | REUTERS