TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Lebanon yang baru akan diumumkan pada Jumat, kata Najib Mikati yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Lebanon, setelah pembentukan pemerintahan di negara itu berakhir buntu karena pertikaian politik.

Pembentukan pemerintah diharapkan membuka jalan bagi dimulainya kembali pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai krisis yang telah menenggelamkan mata uang sekitar 90% sejak 2019 dan memaksa tiga perempat penduduk Lebanon jatuh miskin.

Krisis Lebanon saat ini adalah yang terburuk sejak perang saudara Lebanon 1975-1990, dan telah memicu kekhawatiran yang berkembang di Barat dan peringatan akan hal yang lebih buruk yang akan datang.

Perdana Menteri yang ditunjuk Najib Mikati, seorang Muslim Sunni, mengatakan kepada media Lebanon 24 bahwa dia akan mengunjungi Presiden Michel Aoun, kepala negara Kristen Maronit, pada hari Jumat dan pemerintah akan diumumkan pada sore hari, dikutip dari Reuters, 10 September 2021.

Kepresidenan mengatakan di Twitter, Najib Mikati akan bertemu Aoun tetapi tanpa mengatakan apakah mereka telah mencapai kesepakatan.

Orang-orang menunggu di mobil untuk mendapatkan bahan bakar di sebuah pom bensin di Zalka, Lebanon, 20 Agustus 2021. [REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo]

Sumber-sumber politik mengatakan kepada Reuters bahwa Youssef Khalil, seorang pejabat senior bank sentral Lebanon dan pembantu gubernur Riad Salameh, akan ditunjuk sebagai menteri keuangan dalam susunan kabinet baru yang diusulkan.

Seperti kabinet Perdana Menteri Hassan Diab yang akan keluar, kabinet baru diharapkan terdiri dari menteri-menteri dengan keahlian teknis yang bukan politisi terkemuka tetapi telah ditunjuk oleh partai-partai utama.

Gerakan Islam Syiah bersenjata Hizbullah, sekutu politik Aoun yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, diperkirakan akan menunjuk dua dari 24 menteri, kata sumber.

Satu sumber resmi mengatakan kepada Reuters bahwa susunan kabinet yang akan dihadirkan Mikati kepada Aoun cukup menjanjikan. Sumber-sumber politik mengatakan ada kontak intensif sepanjang malam untuk mencoba mencapai kesepakatan.

Krisis Lebanon, yang memuncak pada akhir 2019, berasal dari puluhan tahun korupsi dan pembiayaan yang tidak berkelanjutan.

Situasi yang terus memburuk semakin parah pada bulan Agustus ketika bank sentral mengumumkan tidak dapat lagi membiayai impor bahan bakar dengan nilai tukar yang disubsidi besar-besaran.

Kekurangan bahan bakar membuat banyak kehidupan terhenti bulan lalu dan memicu banyak insiden keamanan, memicu kekhawatiran di Barat tentang negara yang terpecah oleh perang saudara 1975-1990.

Kegagalan untuk menyepakati kabinet telah membuat Lebanon tanpa pemerintahan yang efektif, karena negara itu telah tenggelam lebih dalam ke dalam krisis yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu ledakan krisis ekonomi paling tajam di zaman modern.

Baca juga: Jadi Tumpuan Menyelamatkan Lebanon dari Krisis, Siapa Sosok Najib Mikati?

REUTERS