Demonstran menunjukkan salam tiga jari selama protes untuk solidaritas terhadap Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di Yangon, Myanmar 22 Juni 2021, dalam tangkapan layar yang diperoleh Reuters dari video media sosial.[REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Pengunjuk rasa di Myanmar menghancurkan belasan menara komunikasi junta militer pada Rabu ini, 8 September 2021. Hal tersebut menyusul deklarasi perang terhadap Junta Myanmar yang dinyatakan oleh kelompok pemberontak dan pemerintah bayangan, National Unity Government (NUG).
Menurut laporan Channel News Asia, total ada 11 menara komunikasi yang dihancurkan oleh NUG. Kesebelas menara tersebut dikelola oleh perusahaan komunikasi milik Junta Myanmar, Mytel. Adapun menganggu bisnis-bisnis milik Junta Myanmar menjadi salah satu misi kelompok oposisi sejak kudeta
"Niatan kami adalah menghancurkan bisnis milik militer. Bisnis tersebut menyokong mereka untuk menjaga kekuasaannya. Oleh karenanya, perlu kita hancurkan," ujar salah satu pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi pengrusakan menara komunikasi junta.
Menara-menara yang berada di kota Sagaing tersebut dihancurkan dengan bom. Bom diletakkan di fondasi menara yang kemudian menghancurkan strukturnya ketika diledakkan. Adapun nilai kerugian dari aksi NUG belum diketahui hitungannya.
Per berita ini ditulis, Junta Myanmar belum memberikan pernyataan apapun soal aksi terbaru NUG. Walau begitu, ketika NUG mendeklarasikan perang, Junta Myanmar menyebut kelompok pemerintah bayangan tersebut sebagai pencari perhatian saja.
"Mereka tengah mencari perhatian menjelang pertemuan Majelis Umum PBB di New York pekan depan," ujar jubir Junta Myanmar, Zaw Min Tun, pada Selasa kemarin. Perlu diketahui, pertemuan Majelis Umum PBB akan berperan dalam menentukan pemerintahan mana yang diakui di Myanmar.
"Mereka tahu bahwa mereka hampir kalah. Oleh karenanya, mereka mengambil langkah yang mampu menarik perhatian komunitas internasional," ujar Zaw Min Tun menambahkan.
Sebagai catatan, krisis di Myanmar saat ini adalah imbas dari kudeta yang terjadi pada Februari lalu. Militer Myanmar, yang menolak hasil pemilu di tahun 2020, menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Adapun krisis tersebut sudah menewaskan lebih dari 1000 orang, belum menghitung 8000 yang ditahan.
