Pemerintah Persatuan Nasional Deklarasikan Perang Melawan Junta Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bayangan penentang rezim junta Myanmar, menyerukan pemberontakan melawan junta pada Selasa, menetapkan strategi yang mencakup tindakan oleh milisi bersenjata dan pasukan etnis serta mendesak birokrat untuk meninggalkan jabatan mereka.

Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NGU), mengatakan dalam pidatonya pemerintah bayangan, yang terdiri dari para anggota di pengasingan atau persembunyian, mengumumkan keadaan darurat.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, memicu gelombang protes oleh pendukung pro-demokrasi, dan ratusan orang tewas ketika pasukan keamanan berusaha memadamkan demonstrasi.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji Pasukan Pertahanan Rakyat, dan telah menjalin aliansi dengan beberapa kelompok etnis bersenjata Myanmar yang telah lama melihat tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Duwa Lashi La menyerukan pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara, dikutip dari Reuters, 7 September 2021.

Penguasa junta militer Myanmar Min Aung Hlaing bulan lalu mengambil peran perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru pada 2023.

Junta sendiri telah mencap NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.

"Administrator yang ditunjuk militer harus segera meninggalkan posisi Anda," kata Duwa Lashi La mengatakan dalam pidato 14 poinnya, di mana ia mendesak anggota pasukan keamanan untuk bergabung dengan mereka, menyerukan pasukan etnis di daerah perbatasan untuk menyerang militer.

Segera setelah kudeta militer pada Februari, gerakan pembangkangan sipil dibentuk dalam upaya untuk melemahkan kekuasaan junta militer.

Milisi yang dibentuk dengan tergesa-gesa juga telah terlibat dalam pertempuran rutin dengan tentara meskipun sering tampak beroperasi secara independen. Juga tidak jelas seberapa banyak koordinasi yang ada di antara pasukan etnis yang telah memerangi tentara selama beberapa dekade.

"Revolusi ini adalah revolusi yang adil dan diperlukan untuk membangun persatuan federal dengan perdamaian berkelanjutan," kata Duwa Lashi La dalam pidatonya, Myanmar Now melaporkan.

Dia menjelaskan bahwa dia berharap tetangga Myanmar, anggota ASEAN, dan PBB akan memahami bahwa tindakan mereka terhadap junta "berdasarkan kebutuhan".

Perdana Menteri NUG Mahn Win Khaing Than juga mengumumkan mulai Selasa semua departemen dan kantor sipil di bawah dewan militer, di mana banyak pekerja terus mogok menentang junta, akan ditutup tanpa batas waktu Myanmar Now melaporkan.

"Revolusi publik telah dimulai hari ini. Saya mendesak semua orang di negara ini untuk mengambil bagian sebanyak yang mereka bisa, untuk memberantas kediktatoran militer yang telah memerintah negara kita selama bertahun-tahun," kata Yee Mon, menteri pertahanan NUG.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan mereka.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kyodo, bahwa militer telah menerima usulannya untuk gencatan senjata hingga akhir tahun untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Seorang aktivis pro-demokrasi dan anggota NUG lainnya mengatakan junta tidak dapat dipercaya untuk menghormati kesepakatan semacam itu.

Seorang juru bicara junta Myanmar belum berkomentar tentang gencatan senjata yang dilaporkan atau pidato Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar.

Baca juga: Inggris Beri Sanksi untuk Perusahaan Myanmar, Aset-aset Dibekukan

REUTERS | MYANMAR NOW