TEMPO.CO, Jakarta - Taliban menjadikan pejabat dalam kelompok radikal itu untuk mengisi jabatan tinggi di pemerintahan Afghanistan yang baru, di bawah kendali kelompok itu.

Militan yang terlibat dalam pendirian Taliban akan duduk sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Militan yang masuk dalam daftar terorisme Amerika Serikat, dipercaya bakal menjadi Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang baru.

Negara-negara kekuatan dunia mengatakan pada Taliban bahwa kunci menuju perdamaian dan kemajuan adalah inklusivitas sebuah pemerintah. Sedangkan Taliban berjanji akan melakukan pendekatan yang lebih damai dan menjunjung HAM.

Taliban pernah berkuasa di Afghanistan pada 1996 – 2001. Pemerintahan Afghanistan kala itu ditandai dengan dendam dan penindasan pada perempuan.

Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dalam pernyataan publik pertamanya sejak 15 Agustus 2021, mengatakan Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, pakta-pakta dan komitmen yang tidak bertolak belakang dengan hukum-hukum agama yang mereka yakini.

Taliban mulai memilah-milih siapa-siapa yang berhak duduk dipos-pos pemerintahan Afghanistan, tiga pekan setelah Taliban mengklaim kemenangan, menyusul ditariknya militer Amerika Serikat dari negara itu. Taliban juga memanfaatkan melemahnya dukungan Barat pada pemerintah Afhgnanistan sebelumnya.

Baca juga: Qatar dan Turki Berupaya Perbaiki Bandara Kabul untuk Penerbangan Sipil

Sumber: Reuters