Mullah Abdul Ghani Baradar, pemimpin delegasi Taliban, berbicara selama pembicaraan antara pemerintah Afganistan dan gerilyawan Taliban di Doha, Qatar, 12 September 2020. [REUTERS/Ibraheem al Omari]
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala kantor politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, mengatakan kelompoknya akan bersikap inklusif untuk pemerintahan Afgahnistan yang baru. Hal itu sebagai respon atas kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pemerintahan Taliban yang sekarang akan sama dengan pemerintahan Taliban dulu pada periode 1996-2001.
"Saya yakinkan bahwa kami berupaya untuk berubah dan memperbaiki hajat hidup warga Afghanistan. Kami akan bertanggung jawab terhadap semuanya, menghadirkan keamanan, karena hal tersebut penting untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Baradar, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Ahad, 5 September 2021.
Baradar melanjutkan bahwa keamanan adalah faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa keamanan dan kestabilan, ia menyakini warga Afghanistan tak akan terdorong untuk menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut kabar yang beredar, Baradar akan menjadi kepala pemerintahan Afghanistan yang baru. Ia akan didampingi Mullah Mohammad Yaqoob - anak pendiri Taliban Mullah Omar - dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai sebagai pejabat senior.
Abdul Ghani Baradar sendiri adalah figur vital di Taliban. Ketika Taliban menguasai Afghanistan pada periode 1996-2001, ia menjadi deputi Menteri Pertahanan. Ketika Taliban bertempur dengan Amerika dan koalisi utara, ia kemudian dipindahtugaskan menjadi Komandan Militer Senior. Pada 2010, ia ditangkap di Pakistan dan dibebaskan pada 2018 untuk kemudian menjadi Kepala Kantor Politik Taliban.
Sumber di Taliban berkata, kepastian soal posisi Baradar akan diumumkan pekan depan. Sejatinya, hal itu akan diumumkan pekan ini, namun pertempuran di lembah Panjshir menjadi fokus Taliban untuk saat ini.
Sebelumnya, sejumlah negara sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan begitu saja mengakui pemerintahan baru Taliban di Afghanistan. Pemerintahan Taliban baru akan diakui apabila mereka memenuhi janjinya untuk bersikap inklusif dan menghormati hak asasi warga, terutama perempuan.
