Keluarga Korban Teror 9/11 Curigai FBI Hilangkan Bukti Keterlibatan Saudi

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Jumat, 3 September 2021 09:45 WIB

Sebuah pesawat United Airlines menghantam menara selatan WTC, New York, saat kebulan asap membumbung dari menara bagian utara (11/9/2001). Dalam serangan tersebut, lebih dari 3000 orang diperkirakan tewas. AP/Chao Soi Cheong

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban serangan teroris 11 September 2001 atau Teror 9/11 meminta badan pengawas pemerintah AS menyelidiki kecurigaan mereka bahwa FBI berbohong atau menghancurkan bukti yang mengaitkan Arab Saudi dengan para pembajak pesawat.

"Keadaan memungkinkan bahwa satu atau lebih pejabat FBI melakukan pelanggaran secara sengaja dengan maksud untuk menghancurkan atau mengeluarkan bukti demi menghindari pengungkapan," demikian surat mereka ke Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Michael Horowitz, Kamis, 2 September 2021.

Biro Penyelidikan Federal (FBI) menolak mengomentari surat itu.

Permintaan itu menjadi yang terbaru dalam 20 tahun sejak sekelompok teroris menabrakkan pesawat sipil di New York, Washington dan Pennsylvania. Permohonan itu untuk mencari bukti, termasuk rekaman telepon dan video sebuah pesta di Kalifornia yang dihadiri dua orang pembajak pesawat lebih dari setahun sebelum serangan dilakukan.

"Mengingat pentingnya bukti yang hilang dalam penyelidikan Teror 9/11, juga kesalahan penanganan berulang oleh FBI terhadap bukti tersebut, penjelasan yang apa adanya tidak dapat dipercaya," kata surat tersebut, yang ditandatangani oleh 3.500 orang keluarga korban, tim penyelamat yang datang pertama di lokasi kejadian, dan para penyintas.

Pertunjukan Tribute in Light di antara gedung-gedung di kawasan lower Manhattan, New York (10/9). Lampu-lampu ini dinyalakan di tempat berdirinya gedung WTC yang hancur oleh serangan teroris pada 11 September 2001. (AP Photo/Mark Lennihan)

Surat itu meminta Horowitz untuk menyelidiki pernyataan FBI yang menanggapi panggilan pengadilan dari keluarga korban bahwa badan tersebut "kehilangan atau tak lagi dapat menemukan bukti kunci tentang individu-individu yang memberikan bantuan substansial di AS kepada para pembajak 9/11."

Arab Saudi sebelumnya menyatakan mereka tidak terlibat dalam serangan yang menggunakan pesawat yang dibajak tersebut.

Kedutaan besar Saudi di Washington belum menanggapi permintaan untuk wawancara.

"Pemerintah kita berbohong tentang bukti yang mereka miliki atau sengaja menghancurkannya, dan saya tidak tahu mana yang lebih buruk," kata Brett Eagleson, putra korban 11 September Bruce Eagleson, dalam sebuah wawancara.

Keluarga korban telah lama mencari dokumen pemerintah AS, termasuk laporan agen rahasia dan badan intelijen, tentang apakah Arab Saudi membantu atau membiayai siapa pun dari 19 orang yang terkait dengan al-Qaida.

Kelompok teroris tersebut diberi perlindungan di Afghanistan oleh Taliban pada saat itu.

Berikutnya: 15 pembajak dari Saudi

<!--more-->

Lima belas dari 19 pembajak berasal dari Arab Saudi. Sebuah komisi pemerintah AS tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Saudi secara langsung membiayai al-Qaida. Tidak jelas apakah ada pejabat Saudi yang terlibat secara pribadi.

Hampir 3.000 orang tewas, lebih dari 2.600 di antaranya di gedung World Trade Center (WTC), 125 orang di Pentagon, dan 265 orang di empat pesawat yang ditabrakkan.

Keluarga dari sekitar 2.500 korban tewas dan lebih dari 20.000 orang yang terluka, pemilik bisnis dan perusahaan asuransi, telah menggugat miliaran dolar kepada Arab Saudi.

Bulan lalu, keluarga korban meminta Presiden Joe Biden untuk tidak menggelar acara peringatan 20 tahun peristiwa itu kecuali dia mengungkap dokumen yang mereka nilai akan menunjukkan bahwa para pemimpin Arab Saudi mendukung serangan itu.

Departemen Kehakiman mengatakan dalam dokumen sidang bahwa mereka telah memutuskan untuk meninjau ulang klaim yang mereka buat sebelumnya tentang kenapa mereka tidak bisa merilis beberapa informasi yang diminta pihak keluarga korban.

"Pemerintahan saya berkomitmen untuk memastikan transparansi maksimal berdasarkan undang-undang," kata Biden pada 9 Agustus 2021.

Presiden Joe Biden menyambut baik komitmen Departemen Kehakiman untuk melakukan peninjauan ulang.

Baca juga Terdakwa Teror 9/11 Bersedia Bantu Korban Tuntut Arab Saudi

Berita terkait

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

5 jam lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

8 jam lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

1 hari lalu

Korea Selatan Tingkatkan Peringatan Terorisme di Kantor Diplomatiknya di Lima Negara

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meningkatkan level kewaspadaan terorisme di kantor diplomatiknya di lima negara.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

1 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

3 hari lalu

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

5 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

5 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

7 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

8 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

8 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya