TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu, 29 Agustus 2021, menggelar diskusi awal dengan kelompok radikal Taliban membahas situasi kemanusiaan di Afghanistan. Kedua belah pihak juga membahas kemungkinan evakuasi lebih banyak orang dari negara itu.

Menurut Macron, Prancis juga sudah berdiskusi dengan Qatar soal bagaimana membangun ulang jalan bagi evakuasi warga sipil Afghanistan di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Presiden Macron saat ini berada di Ibu Kota Bagdad untuk menghadiri sejumlah rapat dengan para pemimpin di negara-negara Timur Tengah.

“Kami telah memulai diskusi, yang masih sangat rapuh dan ini pembicaraan awal dengan Taliban untuk memastikan operasional kemanusiaan berjalan da nada kemampuan untuk melindungi serta merepatriasi warga negara Afghanistan, yang berada dalam risiko,” kata Macron.

Para pria yang dilengkapi senjata saat bersiap melawan Taliban di Panjshir, Afghanistan 22 Agustus 2021. Taliban mengatakan telah mengirim ratusan pejuang ke wilayah itu setelah pejabat negara setempat menolak untuk menyerahkannya secara damai. Aamaj News Agency via REUTERS

Jika tidak ada aral melintang, tentara Amerika Serikat, yang saat ini mengamankan Bandara Kabul, akan meninggalkan Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Tanggal itu sudah ditentukan oleh Presiden Joe Biden.

Sedangkan Prancis pada Jumat, 27 Agustus 2021, menyatakan sudah selesai melakukan operasi evakuasi dari Ibu Kota Kabul. Kendati begitu, mereka akan terus membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan untuk meninggalkan Afghanistan.

Presiden Macron mengatakan pihaknya akan mempertahankan pasukan militernya di Irak sebagai bagian dari operasi anti-teror dan selama Pemerintah Irak menginginkan pasukan Prancis tetap berada di sana, terlepas apakah Amerika Serikat akan menarikan pasukannya atau tidak.

“Apa pun keputusan Amerika Serikat, kami akan tetap mempertahankan kehadiran kami untuk memerangi terorisme di Irak,” kata Macron.

Baca juga: Prancis dan Inggris Usul Bentuk Zona Aman di Kabul di Bawah Kendali PBB

Sumber: Reuters