Seorang anggota Taliban berjaga saat orang-orang berjalan di pintu masuk Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, 16 Agustus 2021. Diketahui sebelumnya Taliban menggunakan senapan AK-47, tetapi kini pasukan tersebut telah menggunakan senjata milik Amerika Serikat M16. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta -Taliban kembali menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan durasi masa evakuasi di Afghanistan. Dengan kata lain, per tanggal 31 Agustus, semua kegiatan evakuasi harus selesai terlepas masih ada atau tidaknya warga yang belum diselamatkan di Bandara Hamid Karzai, Kabul.
Adapun Taliban menjamin keselamatan warga-warga yang gagal diungsikan. Dikutip dari kantor berita Reuters, Taliban menyatakan tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan warga yang gagal diungsikan disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing.
"Kami akan menjamin keselamatan dan keamanan mereka...Jangan paksa warga Afghanistan untuk meninggalkan kampung halamannya," ujar juru bicara Taliban, Zabihullah Mujajid, Selasa, 24 Agustus 2021.
Dua pekan terakhir, kurang lebih ada 60 ribu orang yang berhasil diungsikan dari Afghanistan. Mereka tidak diungsikan oleh Amerika saja, tetapi juga negara-negara lainnya yang menjadi sekutu dari Negeri Paman Sam itu.
Meski jumlah warga yang berhasil diselamatkan ada banyak, hal itu masih jauh dari usai. Masih ada ribuan yang menanti giliran di bandara Hamid Karzai. Mengingat tenggat evakuasi akan datang sepekan lagi, banyak pihak ragu semua warga akan berhasil diungsikan.
Salah satu pihak yang ragu adalah anggota Parlemen Amerika Adam Schiff. Ia, yang merupakan ketua dari Komite Intelijen, menyatakan sisa waktu yang ada kurang banyak untuk menyelamatkan warga-warga di Afghanistan.
"Sebenarnya memungkinkan, namun sulit terjadi mengingat banyaknya warga yang harus dievakuasi," ujar Schiff.
Sementara itu, di event virtual G7, negara-negara anggotanya sepakat bahwa Taliban harus didesak untuk memperpanjang durasi masa evakuasi di Afghanistan. Mereka pede akan berhasil karena memiliki alat tawar tinggi yaitu sanksi serta penahanan dana bantuan.
