Sejarah Taliban: Digulingkan Amerika Hingga Negosiasi Perdamaian Afganistan
Reporter
Tempo.co
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 11 Agustus 2021 16:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dijatuhkan pada 2001, Taliban telah memberontak melawan misi militer asing pimpinan Amerika di Afganistan.
Ketika Amerika Serikat mengumumkan penarikan pasukan dari Afganistan, kelompok itu dengan cepat memperluas kendalinya, memposisikan diri untuk kembali berkuasa.
Invasi pimpinan AS menggulingkan rezim Taliban karena memberikan perlindungan kepada al-Qaeda dan Osama bin Laden.
Taliban berkumpul kembali melintasi perbatasan di Pakistan dan telah memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Afganistan yang didukung AS selama hampir dua puluh tahun.
Sejarah Taliban
Taliban berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab thalib. Thalib artinya penuntut atau pencari ilmu yang ditujukan kepada anak laki-laki. Dalam bahasa Persia dan Pashtun, thalib menjadi Taliban.
Kelompok ini merupakan kelompok fundamentalis Islam yang terbentuk pada September 1994 dan didominasi oleh sekelompok santri dari etnik Pashtun yang menginginkan adanya pemulihan keamanan dan perdamaian berdasarkan syariat Islam yang sesungguhnya.
Kelompok Taliban kemudian berubah menjadi gerakan yang berniat menghancurkan pemerintahan yang tidak sesuai konsep ajaran Islam. Setelah menguasai ibu kota Afganistan, Taliban kemudian bergerak dengan cepat sehingga dapat menduduki pemerintahan pada September 1996. Sejak tahun 1996 Taliban menjadikan Afganistan satu-satunya negara Islam yang menerapkan pemerintahan Islam di atas asas-asas hukum Islam, seperti dikutip dari Council on Foreign Relations, sebuah organisasi think tank nonpartisan.
Pada 1996, faksi ini terus bergerak dengan mendapat bantuan dari luar negeri untuk merebut Kota Kabul dan menggulingkan rezim Mujahiddin. Saat itu kelompok Taliban sudah menguasai 80 persen wilayah Afganistan.
Setelah menguasai Kota Kabul, Taliban mengubah sederet hukum dan peraturan sesuai dengan ajaran yang mereka percaya, mulai dari menghukum pelaku zina dan pembunuhan di depan umum, hingga menghapus segala bentuk pengaruh dari luar Afganistan, sehingga mereka pun memberlakukan aturan tayang media televisi dan memboikot internet.
Pada awal terbentuknya, rakyat Afganistan menyambut baik kelompok Taliban. Warga Afganistan menaruh kepercayaannya kepada Taliban setelah berhasil menggulingkan Mujahiddin dari kursi kepala negara. Kepercayaan warga pada saat itu meningkat ketika Taliban berhasil memberantas kasus korupsi di Afganistan. Mereka dinilai mampu untuk menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Popularitas Taliban meroket saat mereka berhasil membangun jalan di berbagai kawasan dalam negeri untuk memperlancar perdagangan.
Namun, karena munculnya aturan-aturan yang tidak bisa diterima oleh kelompok Afganistan lainnya, sehingga timbul sejumlah perlawanan dari berbagai etnik lokal, seperti etnik Uzbek, Tajik, hingga Hazara.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan tiga pemerintahan AS dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 6.000 tentara dan kontraktor AAS hingga lebih dari 1.100 tentara NATO. Sekitar 47.000 warga sipil tewas, dan diperkirakan 73.000 tentara dan polisi Afganistan tewas sejak 2007. Puluhan ribu milisi Taliban juga diyakini tewas.
Taliban yang memiliki lima puluh delapan ribu dan seratus ribu milisi penuh waktu. Ketika Amerika Serikat telah menarik pasukannya yang tersisa di Afganistan, Taliban telah meningkatkan serangan terhadap warga sipil, menguasai perlintasan perbatasan yang kritis, dan secara dramatis memperluas kehadirannya di seluruh negeri.
Pada Juli 2021, kelompok tersebut menguasai 54 persen distrik Afganistan, menurut Foundation for Defense of Democracies Long War Journal, sebuah publikasi berbasis di AS yang telah meliput perang AS melawan al-Qaeda dan kelompok militan lainnya sejak 2007; hanya beberapa bulan sebelumnya mereka hanya menguasai 20 persen. Pada pertengahan musim panas 2021, enam belas dari tiga puluh empat ibu kota provinsi negara itu berisiko jatuh di bawah kendali Taliban.
Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
<!--more-->
Hukum dan peraturan yang diterapkan Taliban justru menyebabkan aktivitas sosial lumpuh dan tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan menjadi sangat tinggi.
Peraturan Taliban yang paling menindas adalah aturan terhadap kaum perempuan. Perempuan dilarang keluar rumah tanpa ditemani oleh wali laki-laki, dilarang belajar dan bekerja. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap aspek kehidupan perempuan dan anak perempuan seperti kesehatan, mata pencaharian, akses untuk sumber daya sosial dan budaya serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Mereka juga mewajibkan para perempuan Afganistan mengenakan burqa. Begitu pun bagi pria, pria dilarang untuk menggunakan pakaian ketat.
Taliban akan menghukum perempuan yang mencoba bekerja atau tidak menggunakan burqa dengan cara mencambuk mereka di depan publik.
Digulingkan oleh invasi Amerika Serikat
Selama dua dekade terakhir, pemerintah dan badan internasional bergabung dengan AS untuk menggulingkan Taliban dan mendukung pemerintahan Afganistan, lembaga demokrasi, dan masyarakat sipil.
Pasukan koalisi Amerika Serikat menginvasi Taliban pada Oktober 2001 dan berhasil menggulingkan kelompok tersebut di Kabul, sebulan setelah serangan menara kembar World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001.
Invasi ini dilakukan secara mengejutkan sehingga kelompok Taliban langsung keluar dari ibu kota Afganistan, Kabul. Pasukan koalisi Amerika Serikat dapat dengan mudah dan cepat menguasai Afganistan.
Dewan keamanan PBB juga menjatuhkan sanksi pada rezim tersebut karena menyembunyikan al-Qaeda pada tahun 1999 dan memperluas sanksi setelah teror 9/11. Mereka menargetkan aset keuangan para pemimpin Taliban dan melarang mereka melakukan sebagian besar perjalanan. Dewan Keamanan PBB juga memberlakukan embargo senjata terhadap Taliban. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi tambahan.
Beberapa bulan setelah invasi AS, negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk mendukung transisi Afganistan dan kekuasaan Taliban. Amerika Serikat dan NATO mempelopori upaya rekonstruksi. Banyak negara juga memberikan bantuan ke Afganistan, dengan 75 persen pengeluaran publik pemerintah saat itu ditanggung oleh hibah dari mitra internasional, menurut laporan Bank Dunia 2019. Selama konferensi pada tahun 2020, para donor menjanjikan bantuan sebesar US$3,3 miliar (Rp47,5 triliun).
Taliban sekarang sedang diselidiki di Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan pelanggaran terhadap warga sipil Afganistan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan sejak 2003. Pasukan AS dan Afganistan juga sedang diselidiki atas tuduhan kejahatan perang.
Negosiasi perdamaian Amerika Serikat, Pemerintah Afganistan, dan Taliban
<!--more-->
Pada tahun 2020 pemerintah Afganistan dan perwakilan Taliban mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai antara kedua pihak.
Perjanjian tersebut membuka jalan ke depan untuk bisa melakukan diskusi lebih lanjut dan dianggap sebagai terobosan.
"Prosedur termasuk pembukaan negosiasi telah diselesaikan dan mulai sekarang, negosiasi akan dimulai dalam agenda," kata Nader Nadery, anggota tim negosiasi pemerintah Afganistan, kepada Reuters.
Juru bicara Taliban juga mengonfirmasi hal yang sama melalui Twitter. Kesepakatan itu muncul setelah diskusi yang dilakukan berbulan-bulan di Doha, ibu kota Qatar, dalam negosiasi yang didorong oleh AS.
Di Afganistan, kedua belah pihak masih berperang, dengan serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah terus berlanjut.
Perwakilan khusus AS untuk Rekonsiliasi Afganistan, Zalmay Khalilzad, mengatakan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian sepanjang tiga halaman yang mengatur aturan dari prosedur untuk negosiasi mereka tentang peta jalan politik dan gencatan senjata yang komprehensif.
Gerilyawan Taliban telah menolak untuk menyetujui gencatan senjata selama tahap awal pembicaraan, meskipun ada seruan dari Barat dan badan-badan global, yang menyatakan bahwa langkah itu hanya akan diambil jika jalan ke depan untuk pembicaraan telah disepakati bersama.
Taliban menolak mengakui tim negosiasi Afganistan sebagai perwakilan dari pemerintah Afganistan, karena mereka menentang keabsahan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani, yang mereka lihat sebagai boneka AS.
Saat Taliban berhasil digulingkan dari kekuasaan pada 2001 oleh pasukan pimpinan AS, pemerintah yang didukung AS telah memegang kekuasaan di Afganistan sejak itu, meskipun Taliban tetap memiliki kendali atas wilayah pedalaman di utara.
Berdasarkan kesepakatan Februari, pasukan asing akan meninggalkan Afganistan pada Mei 2021 dengan imbalan jaminan kontra-terorisme dari Taliban, termasuk merundingkan gencatan senjata permanen dan formula pembagian kekuasaan dengan pemerintah Afganistan.
Baca juga: Uni Eropa: Taliban Telah Menguasai 65 Persen Afghanistan
AFIFA RIZKIA AMANI | REUTERS | ANTARA | COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
