Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan tiga jari di akhir pidatonya di depan Majelis Umum di mana ia memohon tindakan internasional dalam membatalkan kudeta militer di negaranya seperti yang terlihat dalam tangkapan layar yang diambil dari sebuah video, di wilayah Manhattan di New York City, New York, AS, 26 Februari 2021. [United Nations TV / Handout via REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Myanmar membantah tuduhan bahwa junta berada di balik percobaan pembunuhan terhadap Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa akan upaya tersebut dan menyebutnya sebagai kasus domestik di Amerika.
Pernyataan tersebut adalah yang pertama dari junta sejak Kepolisian New York dan FBI menangkap dua warga Myanmar yang mencoba membunuh Kyaw Moe Tun pekan lalu. Kedua warga yang ditangkap diketahui bernama Phyo Hein Htut (28) dan Ye Hein Zaw (20).
Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan berencana serta konspirasi untuk menyerang pejabat negara. Atas tindakannya, mereka terancam hukuman penjara lima tahun.
"Kasus tersebut adalah kasus domesti di Amerika. Penghakiman harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Amerika. Hal itu tidak ada hubungannya dengan Myanmar," ujar Kemenlu Myanmar dalam keterangan persnya, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 9 Agustus 2021.
Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mengecam pernyataan Dubes Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield. Diberitakan sebelumnya, Greenfield menyebut upaya pembunuhan terhadap Kyaw Moe Tun sebagai hal yang mengerikan karena menunjukkan betapa jauhnya jangkauan pengaruh pemimpin otoriter.
Menurut Kementerian Luar Negeri Myanmar, tidak seharusnya Kyaw Moe Tun didukung. Sebab, kata mereka, Kyaw Moe Tun telah dipecat dari posisi Dubes Myanmar dan berstatus buron karena menyuarakan dukungan untuk pemerintah bayangan, National Unity Government.
Sebagai catatan, meski Kyaw Moe Tun telah dipecat sebagai dubes oleh junta, hal itu tidak diterima oleh PBB. PBB menganggap pemerintahan junta bukan sebagai pemerintahan yang legal sehingga Kyaw Moe Tun dipertahankan sebagai dubes, bahkan menjadi utusan khusus PBB untuk Myanmar juga.
