Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr
TEMPO.CO, Jakarta - Joint Communique untuk ASEAN Ministrial Meeting (AMM) ke-54 akhirnya disahkan, Rabu, 4 Agustus 2021. Disampaikan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sidharto Suryodipuro, kesepakatan dicapai setelah menluASEAN menyepakati isi paragraf 93 joint communique soal penyelesaian krisis Myanmar.
Sidharto berkata, paragraf 93 sempat menimbulkan perdebatan. Hal itu berkaitan dengan bagaimana lima poin konsensus krisis Myanmar, yang disusun April lalu, akan dimplementasikan. Setelah berdebat alot, akhirnya disepakati lima poin konsensus akan didukung penuh, dilaksanakan tanpa syarat tertentu, dan tak akan dikaitkan dengan hal-hal lain.
Nama utusan khusus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar juga ditetapkan di paragraf 93 yaitu Menlu II Brunei Darussalam Dato Erywan Yusof. Ia yang akan berkomunikasi dengan segala pihak terkait krisis Myanmar dan menyusun timeline jalan implementasi konsensus ASEAN.
"Utuusan khusus akan melapor ke AMM berikutnya yang diagendakan berlangsung pada September nanti," ujar Sidharto dalam jumpa pers virtual Kemenelu.
Penduduk desa memprotes kudeta militer, di kota Launglon, Myanmar 4 April 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Dawei Watch / melalui REUTERS]
Sidharto berharap junta Myanmar kooperatif perihal memberi ruang kepada utusan khusus ASEAN untuk melaksanakan tugasnya. Hal itu berperan penting dalam penyelesaian krisis serta penyaluran bantuan kemanusiaan via AHA Centre.
"AHA Centre juga perlu segera melakukan tugasnya untuk memberikan bantuan ke warga Myanmar. AHA Centre mendapat dukungan dari semua mitra ASEAN," ujar Sidharto. Salah satu hal yang perlu disiapkan AHA Centre ke depannya adalah panduan pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Terakhir, Sidharto menegaskan bahwa terbentuknya joint communique tak berarti ASEAN melegitimasi kekuasaan Junta Myanmar yang berdiri sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Hal itu, kata ia, ditegaskan kembali dalam pembukaan joint communique yang tak lagi menggunakan frasa "we the ministers...", tetapi "the meeting...".
