TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi dan presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Kamis telah mengirim surat yang menyatakan niatnya untuk mengajukan mosi tidak percaya di Dewan Rakyat untuk mencopot Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengklaim perdana menteri telah kehilangan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.

Dalam surat kepada Ketua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, Anwar Ibrahim mengatakan dia mewakili anggota parlemen setelah pernyataan Istana Negara yang mengatakan Yang di-Pertuan Agong tidak setuju untuk mencabut Undang-undang Darurat Nasional seperti yang diklaim oleh pemerintah, dikutip dari Malay Mail, 30 Juli 2021.

Sebelumnya, Anwar Ibrahim dalam konferensi pers mendesak Muhyiddin Yassin mengundurkan diri menyusul pernyataan tersebut, tetapi disela oleh pengumuman bahwa parlemen akan di-lockdown untuk penyaringan Covid-19 massal.

"Kami telah mengambil sikap untuk mengatakan bahwa kami telah kehilangan kepercayaan pada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, anggota Parlemen Pagoh, dan dia harus segera mengosongkan posisinya sebagai Perdana Menteri sesuai dengan Konstitusi Federal," kata Anwar.

"Ada dua hal yang ingin saya tambahkan, (pemerintah) menolak segala bentuk pemungutan suara karena mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan dari anggota parlemen.

"Kedua," kata Anwar, "setelah pernyataan Kerajaan dikeluarkan, mereka masih membangkang dan masih mencari-cari trik, oleh karena itu kita tidak bisa menunggu."

Sebelum Anwar Ibrahim melanjutkan konferensi pers, ia terpaksa berhenti sejenak karena pengumuman skrining Covid-19 massal untuk semua anggota parlemen, pejabat dan pekerja.

"Ini adalah trik yang saya maksud. Mereka bisa melakukan tes massal tanpa mempersulit proses parlemen. Jadi bagi kami anggota parlemen, mayoritas kami menemukan bahwa Tan Sri Muhyiddin dipecat, dicopot dari posisinya sebagai perdana menteri," katanya.

Anwar juga menyerukan pengunduran diri Ketua Dewan Rakyat Azhar dan menteri hukum de facto Datuk Seri Datuk Seri Takiyuddin Hassan atas kesalahan mereka menyusul pernyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara sebelumnya hari ini.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

Istana Negara merilis pernyataan dari Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, di mana dia mengatakan tidak memberikan persetujuan kerajaan yang secara konstitusional diperlukan untuk mencabut UU Darurat Nasional Covid-19.

Raja Malaysia mengatakan bahwa pengumuman Takiyuddin di Parlemen akibatnya prematur dan tidak akurat.

Perselisihan Muhyiddin Yassin dengan Kerajaan telah mendorong sekutunya agar ia mengundurkan diri.

The Straits Times melaporkan sekutu Tan Sri Muhyiddin sendiri, meminta agar dia mundur setelah istana mengeluarkan pernyataan di pagi hari berisi teguran dari Raja Malaysia yang jarang terjadi.

Perdana Menteri, sementara itu, bersembunyi dengan para penasihat dekat di kabinet serta Jaksa Agung di kediamannya.

"PM diberitahu bahwa situasinya menjadi terlalu kacau dan tidak dapat dipertahankan," kata seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut kepada The Straits Times.

Namun, menurut sumber yang dekat dengan Perdana Menteri, Muhyiddin tetap membela diri, mengatakan Konstitusi mewajibkan Raja untuk bertindak sesuai dengan saran pemerintah.

"Dia bersikukuh. Dia telah melakukan segalanya sesuai dengan Konstitusi," kata seorang pejabat tinggi pemerintah.

Raja Malaysia Sultan Abdullah dikabarkan kecewa dengan pemerintah Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin karena memutuskan mencabut UU Darurat Nasional Covid-19 Malaysia tanpa konsultasi kerajaan dan tanpa dibahas di parlemen, The Edge Markets melaporkan.

Raja Malaysia memberlakukan keadaan darurat nasional atas saran Muhyiddin Yassin, yang mengatakan itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19, tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah mayoritas tipis.

Baca juga: Raja Malaysia Kecewa PM Muhyiddin Yassin Cabut Darurat Nasional Tanpa Izin

MALAY MAIL | THE STRAITS TIMES | THE EDGE MARKETS