TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Tunisia Kais Saied membubarkan pemerintahan, memecat PM Hichem Mechichi, dan membekukan parlemen mendapat respon dari Pemerintah Amerika. Dikutip dari Reuters, Pemerintah Amerika mengaku khawatir akan perkembangan di Tunisia. Mereka berharap situasi di sana segera stabil.

"Kami sudah menghubungi pejabat senior kami di Kementerian Luar Negeri dan pimpinan Tunisia. Kami meminta segala pihak untuk tetap tenang dan beri ruang pada Tunisia menyelesaikan masalah ini secara demokratis," ujar juru bicara Pemerintah Amerika, Jen Psaki, Senin waktu setempat, 26 Juli 2021.

Psaki melanjutkan bahwa Pemerintah Amerika belum mengambil keputusan perihal apakah manuver Presiden Kais Saied adalah kudeta atau tidak. Mengenai hal itu, kata Psaki, Kementerian Luar Negeri Amerika tengah melakukan kajian legal sebelum mengambil keputusan.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Ned Price menyatakan penyelesaian konflik di Tunisia harus mengacu pada konstitusi yang telah diperbarui pada 2014 lalu. Selain itu, juga harus mengacu pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan.

"Kami sudah memperingatkan segala pihak untuk menghindari aksi apapun yang bisa mengganggu diskursus demokrasi atau berujung pada aksi kekerasan."

Supporter merayakan langkah Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memeceta PM Hichem Mechichi. Mereka menyebutnya sebagai revolusi, langkah kemanangan, dalam upaya membereskan krisis di Tunisia (Sumber: Reuters/ Zoubeir Souissi)

"Jujur saja, kami terganggu dengan laporan bahwa kantor berita telah ditutup di sana dan kebebasan berekspresi dibungkam. Tunisia tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai demokrasinya. Kami akan selalu berpihak pada demokrasi," ujar Ned Price menegaskan.

Per berita ini ditulis, situasi di Tunisia masih belum jelas. Presiden Kais Saied belum menyampaikan apa langkah ia selanjutnya usai membubarkan pemerintahan dan membekukan parlemen. Sementara, Hichem Mechichi mengatakan dirinya tidak akan melawan keputusan yang diambil Saied walaupun inkonstitusional.

Oleh berbagai pihak, apa yang dilakukan Kais Saied pada Ahad pekan lalu tidak sesuai konstitusi yang ada, bahkan bisa disebut "kudeta". Sebab, Presiden Tunisia tidak memiliki wewenang untuk membubarkan pemerintahan ataupun memecat PM. Sebaliknya, PM memiliki posisi setara Presiden Tunisia, namun dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Kais Saied beranggapan berbeda. Menurutnya, konstitus memberinya izin untuk membubarkan pemerintahan. Hal itu, kata ia, diatur di Pasal 80 yang menyatakan Presiden Tunisia boleh mengambil langkah untuk menyelamatkan keamanan dan kedaulatan negara. Walau begitu, Saied tidak menyebutkan apakah dirinya berkonsultasi dengan Parlemen yang diatur di pasal 80 juga.

Baca juga: Pecat PM dan Bekukan Parlemen, Presiden Tunisia Kudeta Pemerintahannya Sendiri

REUTERS | ISTMAN MP