TEMPO.CO, Jakarta - Polisi akan menyelidiki mogok kerja yang dilakukan dokter kontrak di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 26 Juli 2021. Kepala polisi Dang Wangi Mohamad Zainal Abdullah mengatakan surat perintah penyelidikan akan diterbitkan untuk menginvestigasi para dokter yang melanggar pembatasan berkumpul di tengah pandemi Covid-19.

“Ya kami akan menerbitkan surat investigasi karena tidak ada orang yang diizinkan untuk berkumpul dalam pertemuan apa pun di area lokal yang terinfeksi baik untuk tujuan keagamaan, pernikahan, olahraga, rekreasi, sosial, atau budaya tanpa izin dari Dirjen Kesehatan,” katanya seperti dikutip Malay Mail.

Pemogokan yang dijuluki Hartal Doktor Kontrak berlangsung pada Senin pagi di berbagai rumah sakit. Mereka menuntut pemerintah untuk mengangkat secara permanen.

Kurangnya keamanan kerja, masa kerja yang terbatas dan tunjangan menjadi salah satu kekhawatiran para dokter kontrak.

Skema kontrak pertama kali diterapkan oleh kementerian kesehatan pada 2016. Skema ini telah menjadi batu sandungan dalam karir tenaga medis kontrak.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setelah lulus kuliah dokter harus menjalani masa layanan wajib selama dua tahun. Setelah itu mereka mengambil kuliah spesialis selama empat tahun.

Sebagian besar masa jabatan dokter kontrak adalah lima tahun sehingga mereka merasa kesulitan menyelesaikan pendidikan spesialis.

Jumat lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak semua petugas medis, dokter gigi dan petugas farmasi selama dua tahun setelah menyelesaikan layanan wajib. Namun hal itu dinilai tak mengatasi masalah.

Pada Minggu malam, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah mendesak dokter kontrak agar tak mogok kerja. "Ingat, banyak nyawa yang dipertaruhkan. Demonstrasi dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan karir Anda," katanya.

Baca: Dokter Kontrak di Malaysia Mogok Kerja di Tengah Melonjaknya Covid-19

CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS