TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas militer Myanmar pada Rabu mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap media berita asing yang menggambarkan mereka sebagai junta dan perebutan kekuasaan mereka pada Februari sebagai kudeta militer.

Banyak publikasi asing, termasuk Reuters, telah menggunakan istilah junta militer untuk menggambarkan Dewan Administrasi Negara yang dipimpin tentara dan penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Kementerian Informasi yang dikendalikan militer menerbitkan peringatan itu di surat kabar Global New Light of Myanmar.

"Beberapa kantor berita asing diperingatkan untuk tidak menerapkan lebih lanjut penggunaan dewan militer/junta militer/junta untuk pemerintah di masa depan dan tidak mengutip dan membesar-besarkan berita palsu," kata pernyataan itu, dikutip dari Reuters, 1 Juli 2021.

"Tindakan akan diambil terhadap mereka di bawah undang-undang yang ada jika mereka menerapkan penggunaan yang salah, mengutip dan membesar-besarkan berita palsu dan menyebarkan informasi palsu."

Baik direktur Kementerian Informasi maupun juru bicara dewan yang berkuasa tidak menjawab panggilan dari Reuters untuk meminta komentar lebih lanjut.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan) menghadiri KTT ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan sejumlah pemimpin serta utusan dari negara-negara ASEAN akan hadir. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Pemerintah militer secara berkali-kali mengatakan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan sesuai dengan konstitusi, menuduh kecurangan dalam pemilihan yang dilakukan oleh partai Suu Kyi pada November. Tuduhannya telah dibantah oleh komisi pemilihan dan pengamat internasional saat itu.

Negara-negara Barat mengutuk pengambilalihan itu sebagai kudeta militer dan memberlakukan sanksi terbatas pada penguasa militer Myanmar.

Junta Myanmar telah dikritik oleh kelompok kebebasan pers karena menahan sejumlah wartawan, mencabut izin beberapa organisasi media independen dan membatasi akses internet.

Penguasa militer Min Aung Hlaing telah menggambarkan media sebagai hal yang penting untuk kebebasan berekspresi dan demokrasi, tetapi juga menyerukan media lokal untuk mencegah infiltrasi ide-ide asing.

Beberapa wartawan adalah bagian dari pembebasan tahanan junta militer Myanmar pada hari Rabu.

Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada Rabu, di antaranya wartawan dan lainnya yang menurut militer Myanmar ditahan atas tuduhan penghasutan karena ikut serta dalam protes kudeta militer.

Baca juga: Pembebasan Tahanan Politik Dianggap Akal-akalan Myanmar

REUTERS