TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara anggota PBB pada Selasa menyetujui anggaran sekitar US$6 miliar (Rp87 triliun) untuk 12 misi penjaga perdamaian PBB untuk tahun depan untuk menghindari kemungkinan penutupan operasi.

Komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menyetujui anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022. Anggaran tersebut akan secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum pada hari Rabu, menurut Reuters, 30 Juni 2021.

Pejabat tinggi PBB pada Senin mengatakan misi penjaga perdamaian PBB, yang sebagian besar berada di Afrika dan Timur Tengah, disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak diadopsi pada 30 Juni.

Beberapa diplomat mengatakan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik, dan pembicaraan keras yang mengadu domba Cina dengan negara-negara Barat, telah mengancam akan menunda kesepakatan.

"Ketidakmampuan kronis kami untuk menghormati tenggat waktu menempatkan seluruh arsitektur penjaga perdamaian dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap diplomat Uni Eropa Thibault Camelli kepada komite anggaran pada Selasa.

"Ke depan, dan untuk negosiasi di masa depan, kami berutang kepada perempuan dan pria di lapangan yang menjalankan mandat penjaga perdamaian untuk menyelesaikan pekerjaan kami tepat waktu," katanya.

Catherine Pollard, kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa jika tenggat waktu 30 Juni terlewatkan maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk menjaga aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Amerika Serikat adalah kontributor terbesar yang dinilai untuk anggaran penjaga perdamaian PBB, yang bertanggung jawab untuk sekitar 28% pendanaan, diikuti oleh Cina dengan 15,2% dan Jepang dengan 8,5%.

Baca juga: Negosiasi Anggaran Buntu, Misi Perdamaian PBB Terancam Non-aktif Tahun Ini

REUTERS