TEMPO.CO, - Pengadilan terhadap pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, resmi dimulai pada Senin kemarin setelah lebih dari empat bulan usai militer merebut kekuasaan dalam kudeta.

Pengadilan khusus di Naypyidaw, ibu kota, dimulai dengan agenda mendengar keterangan saksi, yakni seorang mayor polisi. Saksi mengatakan Suu Kyi melanggar pembatasan sosial Covid-19 saat berkampanye dalam pemilu Myanmar tahun lalu.

Pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, mengatakan seorang saksi lain bersaksi atas tuduhan terpisah yang ditujukan kepada kliennya jika dia mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 15 Juni 2021.

Junta militer telah mengajukan berbagai tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi, yang berhasil memenangkan pemilu tahun lalu, seperti klaim bahwa dia menerima pembayaran emas secara ilegal dan melanggar undang-undang era kolonial tentang hukum kerahasiaan.

Aung San Suu Kyi terkena tuduhan korupsi tambahan pekan lalu atas klaim bahwa dia secara ilegal menerima uang tunai US$ 600 ribu dan sekitar 11 kilogram emas.

Wartawan dilarang mengikuti persidangan di pengadilan, dan seorang reporter AFP mengatakan ada banyak polisi di luar.

Pengacara Aung San Suu Kyi, yang telah berjuang untuk mendapatkan akses ke klien mereka, mengatakan persidangan kemungkinan selesai pada 26 Juli.

Sidang terpisah dijadwalkan akan dimulai pada Selasa atas tuduhan penghasutan yang dia hadapi bersama presiden yang digulingkan Win Myint dan anggota senior NLD lainnya.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Aung San Suu Kyi menghadapi lebih dari satu dekade penjara.

"Ini adalah uji coba pertunjukan yang hanya dimotivasi oleh alasan politik,” kata Debbie Stothard, Koordinator Jaringan Alternatif ASEAN di Burma.

“Min Aung Hlaing (kepala militer) bertekad untuk mengunci Aung San Suu Kyi selama sisa hidupnya. Jika dia bisa, dia mungkin akan menuntutnya berdasarkan setiap undang-undang yang tersedia," ucap Debbie.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dilaporkan Kena Dakwaan Baru Korupsi

Sumber: AL JAZEERA