Referendum Swiss Menolak Proposal Undang-undang Pengurangan Emisi Karbon

Senin, 14 Juni 2021 18:00 WIB

Bendera Swiss terlihat saat matahari terbit di Distrik Komersial dan Keuangan di Jenewa, Swiss, 23 November 2017. [REUTERS / Denis Balibouse]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilih referendum Swiss menolak tiga proposal lingkungan pada hari Minggu, termasuk undang-undang baru yang dimaksudkan untuk membantu Swiss memenuhi target mengurangi emisi karbon di bawah Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

Undang-undang CO2 baru ditolak melalui suara tipis, dengan 51,6% pemilih menentangnya dalam referendum nasional yang dilakukan di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, menurut laporan Reuters, 14 Juni 2021.

Sistem demokrasi langsung Swiss memberikan rakyatnya memilih langsung pada draf rencana undang-undang yang diusulkan, melalui regional (kanton) dan nasional.

Alhasil, referendum nasional ini berarti kekalahan bagi pemerintah Swiss yang mendukung undang-undang baru yang mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan biaya tambahan bahan bakar mobil dan mengenakan retribusi pada tiket penerbangan.

Penolakan itu berarti bahwa sekarang akan sulit bagi Swiss untuk mencapai target tahun 2030 untuk mengurangi emisi karbon hingga setengah dari tingkat tahun 1990 dan menjadi netral karbon pada tahun 2050, kata Menteri Lingkungan Hidup Simonetta Sommaruga.

Advertising
Advertising

"'Tidak' hari ini bukanlah tidak untuk perlindungan iklim, ini adalah 'tidak' untuk undang-undang yang telah kami pilih," kata Sommaruga.

"Perdebatan dalam beberapa minggu terakhir telah menunjukkan bahwa banyak orang ingin memperkuat perlindungan iklim tetapi tidak dengan undang-undang ini," katanya.

Pemerintah Swiss sekarang akan berusaha untuk memperluas langkah-langkah yang tidak kontroversial seperti kewajiban bagi importir bahan bakar untuk berinvestasi dalam proyek perlindungan iklim, dan berusaha untuk membentuk konsensus baru dengan penduduk tentang kebijakan iklim, katanya.

Proposal lain yang ditolak oleh referendum adalah proposal yang akan membuat Swiss menjadi negara kedua di dunia yang langsung melarang pestisida buatan, dan proposal lain untuk mengurangi penggunaannya dengan mengalihkan subsidi kepada petani yang tidak lagi menggunakan bahan kimia.

Pendukung proposal berpendapat bahwa pestisida terkait dengan risiko kesehatan, sementara penentang mengklaim larangan pestisida akan menyebabkan makanan lebih mahal, kehilangan pekerjaan untuk industri pengolahan makanan Swiss, dan ketergantungan yang lebih besar pada impor.

Antoinette Gilson, salah satu penulis inisiatif pestisida buatan, mengatakan hasil itu tidak berarti Swiss tidak peduli dengan lingkungan, tetapi lebih khawatir tentang masalah langsung saat ini.

"Orang-orang merasa sangat sulit untuk memikirkan masalah di masa depan, dan tidak melihat urgensi dari masalah ini," katanya. "Ketika mereka mengalami masa sulit selama pandemi COVID-19, mereka lebih memikirkan kekhawatiran langsung."

Produsen bahan kimia pertanian Syngenta dan Bayer menyambut baik hasil referendum.

"Ini adalah suara yang jelas untuk pertanian yang produktif dan efisien sumber daya," kata Bayer.

Referendum Swiss terpisah untuk mendukung undang-undang sementara yang memberikan dukungan keuangan untuk bisnis selama pandemi Covid-19 dan undang-undang untuk memberikan kekuatan ekstra kepada polisi untuk mengatasi terorisme, keduanya disetujui oleh masing-masing 60% dan 57% pemilih Swiss.

Baca juga: Mengenal Sistem Demokrasi Langsung ala Swiss

REUTERS

Berita terkait

Suhu Panas, BMKG: Suhu Udara Bulan Maret 2024 Hampir 1 Derajat di Atas Rata-rata

18 jam lalu

Suhu Panas, BMKG: Suhu Udara Bulan Maret 2024 Hampir 1 Derajat di Atas Rata-rata

Suhu panas yang dirasakan belakangan ini menegaskan tren kenaikan suhu udara yang telah terjadi di Indonesia. Begini data dari BMKG

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

3 hari lalu

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

Artikel soal kerusakan alat pemantau erupsi Gunung Ruang menjadi yang terpopuler dalam Top 3 Tekno hari ini.

Baca Selengkapnya

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

4 hari lalu

Pusat Riset Iklim BRIN Fokus Teliti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pembangunan

Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN fokus pada perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pembangunan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

6 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan Lapangan Kerja Paling Banyak, Tertarik Pindah?

9 hari lalu

10 Negara dengan Lapangan Kerja Paling Banyak, Tertarik Pindah?

Berikut ini daftar negara dengan lapangan kerja paling banyak di dunia, didominasi oleh negara-negara Eropa. Tertarik untuk pindah?

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

9 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Masukkan Sektor Laut Dalam Second NDC, KLHK: Ekosistem Pesisir Menyerap Karbon

10 hari lalu

Masukkan Sektor Laut Dalam Second NDC, KLHK: Ekosistem Pesisir Menyerap Karbon

KLHK memasukkan sektor kelautan ke dalam dokumen Second NDC Indonesia. Potensi mangrove dan padang lamun ditonjolkan.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Klaim Berhasil Turunkan Emisi Karbon

10 hari lalu

Pertamina International Shipping Klaim Berhasil Turunkan Emisi Karbon

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengklaim dekarbonisasi yang dilakukan perusahaannya dapat menurunkan emisi karbon.

Baca Selengkapnya