TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika ikut bersuara soal pemblokiran Twitter oleh Nigeria. Dikutip dari kantor berita Reuters, mereka mengecam pemblokiran tersebut dan juga langkah Nigeria mengincar siapapun yang tetap menggunakannya.

"Membatasi kemampuan warga Nigeria untuk melaporkan, mengumpulkan, dan membagikan opini serta informasi tidak memiliki tempat dalam demokrasi," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, Kamis, 10 Juni 2021.

Price melanjutkan bahwa langkah Nigeria melarang perusahaan media seperti televisi dan radio untuk tidak menggunakan Twitter pun mengkhawatirkan. Sebab, kata ia, Twitter sudah menjadi bagian penting dari tugas media sehari-hari.

Meski mengecam tindakan Nigeria, Ned Price tidak memberikan sinyal atau indikasi perihal kemungkinan aksi tegas dari Amerika perihal isu tersebut.

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari berada dalam urutan ke-17 dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Buku The Muslim 500 pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Diberitakan sebelumnya, pemblokiran Twitter di Nigeria berawal dari penghapusan tweet Presiden Muhammadu Buhari yang dianggap kasar. Selasa kemarin, via Twitter, Buhari mengancam akan menyerang oposisi-oposisi di tenggara Nigeria yang ia anggap sudah keterlaluan. Ia bahkan menyamakan situasi itu dengan Perang Saudara Nigeria - Biafra.

Tweet itu sudah dihapus oleh Buhari. Namun, pra penghapusan, banyak warga Nigeria melaporkan tweet Buhari dengan tuduhan "tindakan semena-mena". Twitter merespon hal tersebut dengan penghapusan yang kemudian direspon balik oleh Nigeria dengan pemblokiran.

Warga tak menyerah begitu saja. Mereka yang mampu berlangganan VPN langsung menggunakan layanan itu untuk kembali mengakses Twitter. Tak menyerah, administrasi Buhari mengancam bakal memperkarakan siapapun yang mengakali pemblokiran oleh pemerintah.

Per berita ini ditulis, Twitter berkata tengah mengupayakan pemulihan akses bagi warga Nigeria. Adapun mereka ikut menganggap pemblokiran itu mengakhawatirkan, apalagi tidak diikuti dasar yang jelas.

Baca juga: Pemerintah Nigeria Ancam Perkarakan Warga yang Masih Gunakan Twitter

ISTMAN MP | REUTERS