TEMPO.CO, Jakarta - Warga Nigeria memprotes pemblokiran Twitter oleh pemerintahnya. Menurut mereka, keputusan tersebut tidak berdasar dan membungkam kebebasan berpendapat. Walau begitu, mereka tidak kehabisan akal. Dikutip dari CNN, warga langsung memanfaatkan VPN untuk mengakali kebijakan administrasi Presiden Muhammadu Buhari.

"Saya baru saja bangun ketika mendapati Twitter tidak aktif. Saya langsung menggunakan VPN dan sekarang saya berstatus ngetweet dari 'Atlanta'. Terima kasih VPN," ujar salah satu penggunaan Twitter asal Nigeria, Obasipee, di akunnya, Ahad, 6 Juni 2021.

Diberitakan sebelumnya, pemblokiran Twitter di Nigeria berawal dari penghapusan tweet Presiden Muhammadu Buhari yang dianggap kasar. Selasa kemarin, Buhari mengancam akan menyerang oposisi-oposisi di tenggara Nigeria yang ia anggap sudah keterlaluan via Twitter. Ia bahkan menyamakan situasi yang ia hadapi dengan Perang Saudara Nigeria - Biafra, dari 1967 hingga 1970, di mana tiga juta orang tewas.

Tweet itu sudah dihapus per berita ini ditulis. Namun, pra penghapusan, banyak warga Nigeria melaporkan tweet Buhari dengan tuduhan "tindakan semena-mena". Twitter merespon hal tersebut dengan penghapusan yang kemudian direspon balik oleh Nigeria dengan pemblokiran.

Meski pemblokiran tersebut bisa diakali dengan VPN, tidak semua warga Nigeria mampu berlangganannya. Padahal, Twitter adalah perangkat penting kelompok pemuda Nigeria untuk menyuarakan protes ke pemerintah. Sebagai contoh, tahun lalu, Twitter digunakan untuk mengkampanyekan pesan anti-brutalitas Kepolisian.

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari berada dalam urutan ke-17 dalam daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Buku The Muslim 500 pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Mengutip laporan CNN, pihak oposisi mendesak Buhari untuk segera mengakhiri pemblokirannya. Di sisi lain, beberapa aktivis berencana untuk memperkarakan langkah Buhari ke meja hijau, termasuk tuduhan Twitter telah digunakan untuk melemahkan korporasi-korporasi di Nigeria.

"Menteri Informatika Lai Muhammad telah gagal menunjukkan bukti bagaimana warga Nigeria menggunakan Twitter untuk mempromosikan aksi yang bisa melemahkan eksistensi korporasi," ujar pernyataan pers Partai Rakyat Demokratis.

Presiden Asosiasi Pengacara Nigeria, Olumide Akpata, menyatakan hal senada. Mereka berkata, tuduhan dan pemblokiran yang dilakukan oleh administrasi Buhari sudah cukup untuk memperkarakannya ke pengadilan. Jika blokir tak segera dibuka, kata ia, maka langkah hukum akan segera dilakukan.

Twitter, dalam kesempatan terpisah, menyayangkan keputusan Buhari. Dalam keterangan persnya, mereka mengatakan Internet Terbuka adalah salah satu kebutuhan pokok manusia modern yang tak bisa diblokir seenaknya.

"Akses ke #OpenInternet adalah kebutuhan pokok masyarakat modern. Kami akan berupaya untuk mengembalikan akses untuk warga Nigeria yang menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dan berhubuingan dengan dunia," ujar Twitter.

Sebagai catatan, Twitter sempat mempertimbangkan Nigeria sebagai basis operasinya di Afrika Barat. Namun, pilihan jatuh ke Ghana, kota terpadat kedua di Afrika Barat. Twitter menyebut dukungan Ghana ke #OpenInternet sebagai pertimbangan utamanya.

Pemerintah Nigeria mengambil langkah berbeda, malah mengkritik Twitter. Selain itu, mereka juga menyalahkan masyarakat atas keputusan Twitter. Menurut mereka, jika warga tak terlalu sering mengkritik pemerintah, maka Twitter pasti akan memilih Nigeria dibanding Ghana.

Baca juga: Nigeria Menangguhkan Operasi Twitter Usai Cuitan Presidennya Dihapus

ISTMAN MP | CNN

Catatan redaksi: Berita ini mengalami perbaikan perihal jumlah korban Perang Saudara Nigeria - Biafra. Angka yang benar adalah tiga juta, bukan tiga orang. Atas kesalahannya, kami meminta maaf.