TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengancam bakal menarik pasukannya dari Mali apabila Islam radikal berkuasa di sana. Pernyataan tersebut menyusul terjadinya kudeta di Mali pada pekan lalu yang dikhawatirkan berbagai pihak bakal berdampak pada perang dengan ISIS dan Al Qaeda.

Prancis diketahui memiliki 5100 personil yang tersebar di lima negara Afrika Barat. Mali adalah salah satunya, bersama Burkina Faso, Chad, Mauritinia, dan Niger. Penempatan pasukan tersebut adalah bagian dari operasi militer Prancis, Operation Barkhane, yang bertujuan untuk memukul mundur ISIS dan Al Qaeda di kawasan Sahel.

"Saya sudah pernah mengatakan pada Bah Ndraw (Presiden Mali sebelumnya) bahwa Prancis akan menarik pasukan jika Mali menuju Islamisme Radikal. Islam Radikal di Mali dengan tentara kami di sana? Jangan harap," ujar Emmanuel Macron, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Ahad, 30 Mei 2021.

Macron melanjutkan bahwa ia sudah menitipkan pesan terhadap Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) bahwa Prancis juga tidak akan mendukung negara yang tidak menghormati demokrasi. Oleh karenanya, untuk Mali, Macron mengancam bakal ada sanksi untuk pemerintahan barunya. Macron tidak menjelaskan seperti apa sanksi itu nantinya.

Assimi Goita, 38 tahun, pada Jumat, 28 Mei 2021, diputuskan oleh Pengadilan Konstitusi untuk menjadi Presiden Mali sementara. Sumber; Reuters

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kudeta kembali terjadi di Mali dalam rentang waktu sembilan bulan. Salah satu pejabat militer Mali, Assimi Goita, menggulingkan pemerintahan Presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouan pada pekan lalu. Usut punya usut, Goita melakukannya karena merasa militer disingkirkan dalam reshuffle kabinet Mali.

Kudeta itu sendiri bukan yang pertama bagi Goita. Agustus tahun lalu, ia melakukan hal senada terhadap pemerintahan Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Aksi tersebut memberikan Goita kursi Wakil Presiden di Mali yang kemudian naik tingkat menjadi PLT Presiden pada kudeta berikutnya. Adapun kenaikan tingkat itu atas putusan Pengadilan Konstitusi Mali.

"Kami tidak akan mendukung pemerintahan yang tidak lagi memiliki legitimasi demokratik ataupun transisi yang legal," ujar Macron perihal kudeta di Mali dan kenaikan Assimi Goita sebagai presiden.

Per berita ini ditulis, situasi Mali tengah dibahas pada konferensi tingkat tinggi yang digelar oleh ECOWAS di Ghana. Assimi Goita, selaku PLT Presiden Mali, ikut diundang untuk memberikan penjelasannya soal kudeta plus rencana sesudahnya. Hal itu diperkirakan berbagai pihak bakal menentukan sanksi untuk Mali atau Goita sendiri.

Baca juga: Assimi Goita Jadi Presiden Mali Sementara

ISTMAN MP | AL JAZEERA