Respon Konsentrasi Militer di Ukraina, Amerika Hukum Rusia dengan Sanksi Baru
Reporter
Non Koresponden
Editor
Istman Musaharun Pramadiba
Jumat, 16 April 2021 03:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan antara Amerika dan Rusia kian panas. Amerika menerapkan sejumlah sanksi kepada Rusia atas sejumlah isu, mulai dari peretasan, intervensi Pilpres Amerika, pelanggaran hak asasi manusia, hingga penempatan 80 ribu tentara di perbatasan timur Ukraina. Menurut Pemerintah Amerika, Rusia memiliki niatan jahat di balik aksi-aksi tersebut
Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, menyatakan pemberian sanksi ini merupakan langkah signifikan dan kredibel terhadap Rusia. Tujuan utamanya, selain memberikan pelajaran kepada Rusia, tetapi juga untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika yang lebih stabil dan terkendali.
"Kami mempercayai bahwa aksi dan diplomasi yang kami lakukan hari ini bisa menghasilkan hubungan Amerika-Rusia yang lebih baik," ujar Sullivan, dikutip dari CNN, Kamis, 15 April 2021.
Sanksi yang diberikan Amerika beragam. Salah satunya, Pemerintah Amerika melarang institusi keungan mereka untuk membeli surat utang negara yang diterbitkan oleh bank sentral Rusia di pasar utama. Pengecualian diberikan untuk pembelian di pasar sekunder yang diyakini akan memiliki dampak lebih besar jika dilarang juga.
Selain itu, Pemerintah Amerika, lewat Kementerian Keuangan, memasukkan 32 entitas dan individu Amerika dalam daftar hitam. Dengan begitu, mereka tidak bisa lagi berbisnis ataupun melakukan transaksi ekonomi di Amerika. Pemerintah menyebut sanksi ini sebagai respon atas intervensi selama Pilpres Amerika 2020 dan tekanan yang dilakukan terhadap Krimea.
Sebagai tambahan, Pemerintah Amerika mengusir 10 diplomat Rusia, termasuk pejabat lembaga intelijen, dari Washington. Menurut laporan CNN, pengusiran ini berkaitan dengan peretasan yang dilakukan Rusia ke perusahaan teknologi SolarWinds yang banyak digunakan lembaga Pemerintah Amerika.
Jake Sullivan melanjutkan, Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan keterangan lebih lanjut soal sanksi-sanksi itu dalam waktu dekat. Adapun ia menyakini Joe Biden akan membahasnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika permintaannya untuk pertemuan tingkat tinggi disetujui.
Diberitakan Selasa kemarin, Joe Biden menelepon Putin dan menawarkannya untuk bertemu. Joe Biden dikabarkan ingin meng-clearkan sejumlah isu dengan Rusia, termasuk soal Ukrainan dan Krimea. Joe Biden mengajukan permintaan itu tak lama setelah Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Amerika sebagai musuh ihwal isu konsentrasi militer di Ukraina dan Krimea.
"Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin blak-blakan, saling memahami satu sama lain. Presiden Joe Biden mengusulkan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi hubungan Amerika - Rusia," ujar Sullivan.
Mantan Pejabat Kementerian Keuangan Amerika, Gary Hufbaeur, menyakini sanksi-sanksi tersebut akan mendapat reaksi keras dari Rusia. Soal surat utang misalnya, meski Amerika bukan pembeli utama, ia menyatakan hal tersebut akan tetap berdampak ke Rusia.
"Amerika memang tidak belanja besar terhadap surat utang Rusia, namun tetap saja itu akan berpengaruh. Harga surat utang akan turun dan bunga menjadi naik. Bakal lebih mahal untuk menjalankan negara bagi Rusia," ujarnya.
Sebelum menerbitkan sanksi, hubungan Amerika dan Rusia tengah memanas akibat penempatan 80 ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina dan Krimea. Kementerian Luar Negeri Amerika mengendusnya sebagai sinyal perang Rusia terhadap Ukraina yang tengah berhadapan dengan kelompok separatis pro-Kremlin.
Sebagai pendukung Ukraina, Amerika meminta Rusia untuk menarik pasukannya. Rusia membantah memiliki niatan untuk berperang, namun tidak mengingkari bahwa akan bertindak tegas jika terjadi sesuatu terhadap kelompok separatis di kawasan Donbass.
Baca juga: Rusia Tanggapi Santai Ajakan Ketemuan dari Joe Biden
ISTMAN MP | REUTERS | CNN
