PM Belanda Mark Rutte Kehilangan Koalisi untuk Bentuk Pemerintah Baru

Sabtu, 3 April 2021 17:00 WIB

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menghadiri konferensi pers setelah KTT dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia, 21 Februari 2020.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Prospek Perdana Menteri Belanda Mark Rutte untuk membentuk pemerintahan baru memudar setelah pada Sabtu, 3 April 2021, mitra koalisi penting bagi pemerintah Belanda, menolak untuk bergabung dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Rutte.

Rutte dengan raihan suara yang tipis, lolos dari mosi tidak percaya pada Jumat, 2 April 2021. Mosi tidak percaya dicetuskan setelah parlemen tidak menyukai perilaku Rutte selama pembahasan pembentukan pemerintahan baru.

“Kami tidak ingin kembali ke bisnis seperti biasa. Kami tidak bisa menjadi bagian untuk pemerintahan Rutte yang keempat,” kata Ketua Partai ChristienUnie, Jan Sagers dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Nederlands Dagblad.

Advertising
Advertising

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. AP/Peter Dejong

Baca juga: Oposisi Belanda Menuduh Mark Rutte Berbohong

Partai ChristienUnie adalah satu dari total empat partai dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Partai VVD, yakni partai yang menggolkan Rutte ke kursi Perdana Menteri sejak 2017.

Rutte menjadi orang nomor satu di Belanda sejak 2010 dan telah menjadi sosok berpengaruh di Uni Eropa. Rutte memenangkan pemilihan umum Belanda dua pekan lalu.

Akan tetapi, Rutte selamat dengan raihan suara tipis dari mosi tidak percaya, yang menuduhnya tidak berbicara jujur soal dugaan dia telah memberikan jabatan pada seorang anggota parlemen yang terkenal kritis dari partai lain.

Semua partai di luar koalisi, memberikan suara agar Rutte segera diganti.

Sebelumnya pada Jumat kemarin, Rutte mengatakan dia tidak akan menyerah dalam membentuk pemerintahan yang baru. Rutte memperkirakan dia akan kembali melakukan pembicaraan soal pembentukan pemerintah pada beberapa pekan ke depan.

Sedangkan parlemen Belanda pada pekan depan dijadwalkan akan menunjuk sebuah tim independen yang bertugas memetakan cara agar pembentukan pemerintahan kembali berjalan.

Sumber: Reuters

Berita terkait

Kisah Cut Nyak Dhien Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional 60 Tahun Lalu, Rakyat Aceh Menunggu 8 Tahun

1 jam lalu

Kisah Cut Nyak Dhien Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional 60 Tahun Lalu, Rakyat Aceh Menunggu 8 Tahun

Perlu waktu bertahun-tahun hingga akhirnya pemerintah menetapkan Cut Nyak Dhien sebagai pahlawan nasional.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

6 jam lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

3 hari lalu

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Gaza

Baca Selengkapnya

Kisah Dokter Gigi dari Universitas Gaza, Awalnya Bahagia Kini Hidup Terasa Hampa

3 hari lalu

Kisah Dokter Gigi dari Universitas Gaza, Awalnya Bahagia Kini Hidup Terasa Hampa

Naim berasal dari keluarga dokter dan dokter gigi. Dia hidup gelimang kebahagiaan, namun penjajahan Israel telah membuat hidupnya hampa.

Baca Selengkapnya

Cegah Overtourism, Amsterdam Kurangi Jumlah Kapal Pesiar

8 hari lalu

Cegah Overtourism, Amsterdam Kurangi Jumlah Kapal Pesiar

Jumlah kapal pesiar sungai di Amsterdam meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 2011.

Baca Selengkapnya

Amsterdam Larang Hotel Baru untuk Mengatasi Overtourism

11 hari lalu

Amsterdam Larang Hotel Baru untuk Mengatasi Overtourism

Tahun ini Amsterdam juga menaikkan pajak turis menjadi 12,5 persen untuk wisatawan yang menginap dan penumpang kapal pesiar.

Baca Selengkapnya

Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

13 hari lalu

Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.

Baca Selengkapnya

Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

21 hari lalu

Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Sekitar 44 juta warga Korea Selatan akan memberikan suaranya dalam pemilu yang akan menentukan sisa masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk yeol.

Baca Selengkapnya

Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

21 hari lalu

Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif

Baca Selengkapnya

Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

24 hari lalu

Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

Para pegawai pemerintah menyerukan Jerman dan Belanda untuk menghentikan pengiriman senjata karena masalah hak asasi manusia di Gaza

Baca Selengkapnya