TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyatakan perubahan sistem elektoral Hong Kong adalah untuk kebaikan negeri itu sendiri. Menurutnya, dengan sistem elektoral diperbarui, maka Hong Kong akan memiliki stabilitas politik jangka panjang. Bahkan, Wang Yi sampai mengklaim masa depan Hong Kong bakal lebih cerah dibanding sekarang.
"Kami di Cina menyakini perbaikan sistem elektoral akan bermanfaat untuk Hong Kong. Perubahan tersebut sifatnya konstitusional dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Wang Yi, dikutip dari kantor berita Reuters, Ahad, 7 Maret 2021.
Diberitakan sebelumnya, Cina bakal mengubah sistem elektoral Hong Kong untuk memastikan hanya loyalis-loyalisnya yang mengisi pos pemerintah. Dengan begitu, berbagai perlawanan seperti yang terjadi sekarang bisa ditekan.
Sebagaimana diketahui, Hong Kong dalam situasi krisis beberapa tahun terakhir. Para aktivis pro-demokrasi secara aktif menggelar demonstrasi anti-pemerintah untuk memulihkan demokrasi di sana. Puncaknya adalah ketika Parlemen Cina mengesahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Pemerintah Cina mengklaim UU Keamanan Nasional dibuat untuk melindungi konstitusi Hong Kong dari berbagai ancaman, mulai dari intervensi asing, kudeta, hingga terorisme. Kenyataannya, regulasi itu malah dipakai untuk membungkan kelompok-kelompok pro-demokrasi.
Perubahan sistem elektoral Hong Kong akan menjadi pukulan berikutnya untuk kelompok pro demokrasi. Dengan perubahan itu, maka kelompok pro demokrasi berpotensi lebih sulit masuk ke pos pemerintahan atau Parlemen Hong Kong.
Saat ini, 50 persen kursi di Parlemen Hong Kong dipilih melalui sistem pemilihan langsung. Biasanya, politisi pro-demokrasi memiliki capaian yang lebih baik dibanding loyalis Beijing. Hal itu didukung prinsip hak pilih universal (Universal Suffrage) yang memunkinkan warga untuk menentukan sendiri siapa wakilnya di pemerintahan.
Seorang sumber di pemerintahan mengatakan perubahan sistem elektoral akan meliputi sistem pemilihan legislatif itu sendiri. Selain itu, juga komposisi panitia penyelenggara pemilu.
"Konsep yang disampaikan Xia Baolong pada dasarnya adalah Partai Komunis akan menguasai Hong Kong dan hanya loyalisnya yang akan memiliki posisi di pemerintahan. Jadi, bukan lagi rakyat yang memilih pemerintahan," ujar mantan anggota Parlemen Hong Kong, Lee Cheuk-yan.
