Inggris Bangga Pimpin Persetujuan Resolusi PBB Soal Gencatan Senjata Demi Vaksin

Selasa, 2 Maret 2021 06:03 WIB

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.[Sky News]

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan negaranya bangga bisa memimpin persetujuan resolusi Dewan Keamanan PBB 2565 tentang gencatan senjata di zona konflik untuk memudahkan pengiriman vaksin. Resolusi yang disponsori oleh 112 negara termasuk 15 anggota DK PBB ini disetujui dengan suara bulat pada 26 Februari kemarin.

Raab menuturkan kesepakatan ini akan membantu proses distribusi vaksin kepada orang-orang yang tinggal di zona konflik. “Resolusi ini juga membangun dukungan untuk COVAX, di mana Inggris menyediakan lebih dari satu miliar dosis vaksin untuk kelompok masyarakat yang paling rentan di seluruh dunia, karena kita membutuhkan solusi global untuk pandemi global," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2021.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins menuturkan negaranya bangga bisa membawa resolusi ini ke Dewan Keamanan PBB, sebagai bagian dari masa kepemimpinannya sepanjang Februari. Ia mengatakan sejak awal pandemi, Inggris dan Indonesia telah bersatu untuk menyerukan respon multilateral terhadap virus Corona demi memastikan akses ke vaksin untuk semua.

Advertising
Advertising

Owen berujar distribusi vaksin melalui mekanisme COVAX sekarang sedang berlangsung dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1 Maret.

“Dengan resolusi ini, Inggris menetapkan target yang ambisius untuk memastikan mereka yang tinggal di daerah konflik memiliki akses ke vaksin Covid-19, dan langkah-langkah untuk mendukung hal itu, termasuk gencatan senjata dan kerja sama yang diperlukan untuk membuat visi ini menjadi kenyataan, telah dilakukan”, ujar Owen.

Menurut Owen, pengesahan resolusi dengan suara bulat menunjukkan bahwa pesan Inggris dan Indonesia telah didengar, dan memperkuat argumen Inggris bahwa semua negara dan masyarakat harus mendapatkan akses terhadap vaksin.

Pada akhirnya, resolusi tersebut disponsori bersama oleh 112 negara, termasuk Indonesia dan 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Hanya 1 persen dari semua resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB selama 10 tahun terakhir telah disponsori bersama oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan.

Owen menuturkan bahwa upaya diplomasi dan tata negara Inggris telah membantu menyatukan banyak negara untuk menyetujui prinsip penting ini. Ia menilai seruan agar para kelompok rentan, termasuk pengungsi, untuk menerima vaksin melalui program-program vaksinasi pada tingkat nasional juga mendapat dukungan yang sangat besar," katanya.

Baca juga: Serikat Guru dan Kepolisian Inggris Kritik Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Usia

Berita terkait

Mengapa Netanyahu Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas?

8 jam lalu

Mengapa Netanyahu Menolak Gencatan Senjata dengan Hamas?

Israel menolak gencatan senjata dan melancarkan operasi di Rafah, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa perang di Gaza akan berlarut-larut.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

23 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

1 hari lalu

5 Fakta dari KTT OKI di Gambia, Menlu Retno: OKI Harus Dorong Gencatan Senjata Israel Hamas

Yang mencuat di KTT OKI di Gambia, mulai dari seruan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal Palestina dan negara islam lainnya

Baca Selengkapnya

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

1 hari lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

1 hari lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

1 hari lalu

Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

Militer Israel mengambil kendali atas perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir

Baca Selengkapnya

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

1 hari lalu

Belgia akan Dukung Resolusi Pengakuan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Menlu Belgia Hadja Lahbib mengatakan negaranya akan mendukung resolusi yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB

Baca Selengkapnya

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

1 hari lalu

Sekelompok Hakim AS Konservatif Tolak Pekerjakan Lulusan Universitas Columbia Pro-Palestina

Tiga belas orang hakim federal konservatif di AS memboikot lulusan Universitas Columbia karena protes pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

1 hari lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Sadiq Khan, Muslim Pertama yang Terpilih Jadi Wali Kota London Tiga Periode

1 hari lalu

Sadiq Khan, Muslim Pertama yang Terpilih Jadi Wali Kota London Tiga Periode

Sadiq khan terpilih untuk ketiga kalinya sebagai wali kota London.

Baca Selengkapnya